CEO Danantara Rosan Roeslani (kanan) dan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah (kiri) seusai menjadi narasumber dalam gelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dengan luas mencapai 80 hektare, yang diperkirakan dapat menampung hingga 200 ribu orang jamaah haji dan umrah asal Indonesia.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan kawasan tersebut. Inisiatif ini diharapkan dapat menghadirkan kenyamanan serta fasilitas memadai bagi jamaah Indonesia selama beribadah di Tanah Suci.
“Luasnya 80 hektare,” ujar Rosan usai menjadi pembicara di Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Baca Juga: Dony Oskaria, Sosok di Balik Reformasi BP BUMN dan Danantara
Rosan menambahkan, meski pendanaan awal berasal dari Danantara, pembangunan selanjutnya akan dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kita akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun,” katanya.
Terkait lokasi, Rosan menyebut lahan untuk Kampung Haji telah ditentukan dan kini tengah dalam proses administrasi serta pemenuhan perizinan.
“Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap,” jelas Rosan.
Baca Juga: Kemenbud Lakukan Penataan Ulang Situs Megalitikum Gunung Padang untuk Pulihkan Bentuk Asli
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendampingi pembangunan Kampung Haji sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang telah diterbitkan.
“Kampung Haji, seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada Instruksi Presiden yang menjadi dasar kolaborasi lintas sektor,” ujar Fadlul.
Ia menjelaskan proyek strategis ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Fadlul menegaskan, sebagai pengelola keuangan haji, BPKH akan berperan sebagai pendamping dalam proses pembangunan Kampung Haji. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah kendala teknis yang perlu diselesaikan, terutama mengenai lahan.
Baca Juga: Pengamat: Peluang Timnas Indonesia Kalahkan Arab Saudi Masih Terbuka Lebar
“Karena bicara tanah ya, itu memang masih ranahnya di Danantara,” ujarnya.
Menurut Fadlul, BPKH akan mulai mengambil peran aktif setelah seluruh proses administratif dan teknis terkait lahan diselesaikan.
“Kita tunggu setelah beliau (Rosan Roeslani) dan tim sudah menyelesaikan semua proses dari sisi pemilihan tanah atau penyewaan tanah, nanti selanjutnya kita akan berbuat,” kata Fadlul.
Baca Juga: Menteri PU Mulai Sisir Kondisi Bangunan 40 Ribu Ponpes di Indonesia
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
