Rektor Paramadina Nilai Impor Pick-up dari India Langkah Instan yang Berisiko Jangka Panjang

Ntvnews.id, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron.

Menurutnya rencana impor kendaraan niaga ari India juga mencerminkan lemahna arah kebijakan industri nasional. 

"Di tengah implementasi kebijakan  industrialisasi dan, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung," ucap Didik dalam keterangan tertulisnya, Senin 23 Februari 2026. 

"Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional," lanjutnya.

Baca juga: Kemenperin Pertanyakan Impor 105.000 Pick-up di Tengah Kapasitas Produksi Lokal

Kebijakan ini menimbulkan masalah makroekonomi, karena impor masif ini menekan neraca perdagangan dan sekaligus akan membuat neraca pembayaran tertekan terus negatif. 

Didik menyebut Indonesia sudah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah  besar, lebih setengah juta unit atau sekitar 518 ribu unit. Sehingga kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. 

"Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri," ungkap Didik.

Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah  dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia. 

Ia menjelaskan Industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. 

Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar.

"Ini jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah. Negara secara simultan mendorong TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi melemahkannuya, membuka pintu impor massal kendaraan yang massif," papar Didik. 

"Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka Panjang," sambungnya.

Baca juga: Impor Mobil Pick-up dari India Senilai Rp24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana impor kendaraan niaga dari India tersebut

"Pemerintah mutlak harus membatalkannya. Harus ada arah kbijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional," jelas Didik. 

Ia juga mengimbau pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi.

Seperti diketahui, sebanyak 105.000 unit mobil pick-up atau bak terbuka direncanakan akan diimpor dari India untuk digunakan dalam program Koperasi Merah Putih.

Pengadaan kendaraan tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan nilai total proyek mencapai Rp 24,66 triliun.

Rinciannya, sebanyak 35.000 unit merupakan model Scorpio pickup yang diproduksi Mahindra & Mahindra, sementara sisanya dipasok oleh Tata Motors.

Perusahaan otomotif India tersebut akan mengirimkan 35.000 unit pick-up Yodha dan 35.000 unit pick-up Ultra T.7 Light Truck, sehingga total keseluruhan pengadaan mencapai Rp24,66 triliun.