Ilustrasi - Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan bermotor milik pelanggan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell di Jakarta, Selasa 16 September 2025. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww/pri. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang muncul akibat persoalan stok BBM yang kosong di SPBU swasta.
Dalam Komferensi Pers di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 September 2025, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus agar dampak sosial dari persoalan tersebut bisa diminimalkan.
"Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk sekali lagi mencari, segera mencari jalan keluar supaya, dan mengantisipasinya, supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti yang tadi disampaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Istana Setuju Soal Gebrakan Menkeu Dorong Optimalisasi Belanja Kementerian dan Lembaga
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (NTVnews.id)
Prasetyo menambahkan, pemerintah sedang menelaah langkah-langkah terbaik agar persoalan di sektor SPBU swasta tidak menimbulkan gelombang PHK yang lebih luas. Ia menekankan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yakni mendorong kementerian dan lembaga untuk sigap mencari solusi dan melindungi para pekerja.
Sebagai informasi, Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell, mulai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.
Para pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara sebagian lainnya terpaksa beralih profesi dengan berjualan makanan dan minuman di pinggir jalan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
