Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengaku kementeriannya kerap dijadikan samsak bahkan kambing hitam setiap kali ada program pemerintah yang tersendat. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengaku kementeriannya kerap dijadikan samsak bahkan kambing hitam setiap kali ada program pemerintah yang tersendat.
Awalnya, Purbaya bercerita terkait hasil rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah Menteri bidang ekonomi dan Presiden Prabowo Subianto di Hambalanng, Bogor pada Kamis 18 September 2025 kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyinggung mempercepat pelaksanaan program-program strategis nasional yang dinilai masih menghadapi hambatan.
"Di Hambalang kita nggak ngomong banyak sekali atau belum bisa dishare ke publik, masih dalam bentuk rencana-rencana yang masih agak mentah. Yang jelas adalah itu akselerasi yang dipimpin oleh Presiden kalau ada program-program yang agak mengganggu," ucap Purbaya di Jakarta, Jumat 19 September 2025.
Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Monitoring Belanja Pemerintah ke Daerah
Purbaya mencontohkan keluhan dari Agrinas yang mengelola ribuan hektare lahan namun terkendala sertifikasi Hak Guna Usaha (HGU).
Hal tersebut lantaran menunggu surat bebas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan.
"Dia (Agrinas) komplain ke Presiden. Pak kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan, tapi belum diproses," ungkap Purbaya.
"Saya bilang sama Presiden, Pak Presiden, baru kan diminta di sore, besok saya keluarkan. Tapi Anda si Agrinas jangan klaim saya terlambat. Jadi yang itu kita akan percepat lagi," lanjutnya.
Purbaya pun blak-blakan Kementerian Keuangan kerap dijadikan samsak, bahkan kambing hitam setiap ada program pemerintah yang tersendat.
"Biasanya Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan menjadi kambing hitam kan, samsak salahin terus," ujarnya.
Baca juga: Digugat Mbak Tutut Soeharto, Purbaya: Sudah Dicabut Barusan
Oleh karena itu, ia akan proaktif meninjau kementerian-kementerian besar guna menyisir hambatan yang mengganggu penyerapan anggaran.
"Kita antisipasi nanti di akhir Oktober kita hitung bisa serap enggak. Kalau enggak ya kita ambil uangnya, kita redistribusi ke program yang lebih bagus yang siap," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
