Sri Mulyani: Pemanfaatan Pajak Sama Seperti Wakaf dan Zakat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemanfaatan pajak yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki prinsip serupa dengan wakaf dan zakat.

“Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf dan ada yang melalui pajak. Pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2025. 

Ia menjelaskan, salah satu wujud nyata pemanfaatan pajak adalah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, misalnya 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako bagi 18,2 juta penerima.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dukungan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jadi, itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” terangnya.

Baca Juga: Istana Imbau Masyatakat Tukar Undangan HUT RI ke-80 Sesuai Jadwal untuk Hindari Penumpukan

Bidang kesehatan juga menjadi prioritas, mulai dari penyediaan layanan gratis hingga pembangunan fasilitas seperti puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di berbagai daerah, agar masyarakat tidak perlu pergi jauh ke kota besar untuk berobat.

“Takdir mengenai kematian kita tidak pernah tahu. Tapi, ikhtiar untuk memperbaiki masyarakat mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita,” tambahnya.

Dalam sektor pendidikan, ia menyinggung program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi siswa dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, termasuk anak-anak pemulung atau pekerja dengan penghasilan harian.

APBN, lanjut Sri Mulyani, juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan energi. Ia mengutip pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud tanpa kemandirian di bidang pangan dan energi.

“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi, itu adalah ekonomi syariah,” tuturnya. (Sumber : Antara)