Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Transmigrasi menegaskan tidak ada program transmigrasi baru yang akan dilakukan di Kalimantan Barat.
Hal ini menanggapi pernyataan Pemerintah Daerah setempat menolak program transmigrasi dari pemerintah pusat.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan tidak ada program penempatan transmigran baru baik lokal atau pendatang yang dijalankan di wilayah Kalimantan Barat.
“Kementerian transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke satu wilayah tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah, Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 29 tahun 2009 tang bersifat bottom-up," kata Menteri Iftitah dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat 1 Agustus 2025.
Baca juga: Mentrans Iftitah: Sumba Timur Punyai Potensi Ciptakan 7.000 Lapangan Kerja di Sektor Tebu
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menolak program transmigrasi di wilayahnya karena menambah angka kemiskinan serta memindahkan masalah.
Terlebih, sebanyak 15 persen dari 5,6 juta penduduk di Kalimantan Barat merupakan transmigran.
"Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan," kata Wakil Gubernur Krisantus.
Iftitah menegaskan penempatan transmigran hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan resmi dari pemerintah daerah.
Karena tidak ada permintaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan.
“Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi berita yang beredar. Saat ini transmigrasi telah berubah, tidak lagi top-down artinya dari pemerintah pusat menempatkan transmigranya ke wilayah-wilayah tujuan tertentu, tetapi sekarang ini harus ada permintaan dari pemerintah daerah untuk penempatannya,” tegasnya.
Baca juga: Mentrans Iftitah Kumpulkan Pemda dan OPD, Satukan Langkah Bangun Kawasan Transmigrasi yang Mandiri
Sementara itu untuk melihat potensi yang ada di kawasan transmigrasi, pada akhir Agustus mendatang Kementerian Transmigrasi mengirim tim ekspedisi patriot sebanyak 2.000 orang dari tujuh perguruan tinggi negeri yaitu, UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UGM dan ITS.
Rencananya akan ada 2.000 orang yang terlibat, terdiri atas 45 guru besar, serta para doktor, magister, sarjana, dan mahasiswa aktif.
Mereka dibagi dalam 400 tim, masing-masing beranggotakan lima orang, yang akan disebar ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan penelitian terkait potensi di setiap kawasan.
Tantangan terbesar Kementerian Transmigrasi saat ini adalah Mengubah persepsi masyarakat terhadap program transmigrasi lama yang sekadar memindahkan penduduk padat ke tempat ke tempat yang jarang. Saat ini Transmigrasi bertransformasi menjadi pembangunan kawasan ekonomi baru.
"Inilah yang menjadi tantangan terbesar kami Jadi hari ini transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk Tetapi penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi utamanya juga dengan mengutamakan pembangunan manusia dan distribusi SDM unggul," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
