Ntvnews.id, Denpasar - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja melalui sektor pertanian tebu. Diperkirakan sekitar 7.000 peluang kerja bisa tercipta dari proyek pengembangan tebu di wilayah tersebut.
Potensi ini muncul seiring dengan rencana kerja sama antara pemerintah dan pihak investor untuk menggarap lahan seluas 12.000 hektare guna budidaya tebu.
“Kami berharap dengan misalkan per 10.000 hektare (lahan tebu), paling tidak akan terbuka sebanyak 7.000 lapangan kerja,” ujar Menteri Iftitah saat diwawancarai di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT), Kota Denpasar, Bali, pada Selasa, 29 Juli 2025.
Menteri Iftitah menambahkan bahwa untuk mengelola satu hektare lahan tebu di kawasan tersebut, diperlukan investasi sekitar Rp250 juta. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan investor untuk memaksimalkan potensi yang ada.
Baca Juga: Sebanyak 1.394 KK Transmigran Bakal Ditempatkan ke Seluruh Indonesia, Ini Rinciannya
Dalam skema kerja sama ini, lahan akan dikelola bersama sebagai aset milik Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT). Mentrans menjelaskan bahwa nantinya akan dibentuk kemitraan usaha antara BUMT dan pihak investor dalam bentuk kerja sama usaha (KSU), termasuk pembagian keuntungan (profit sharing) dari hasil pertanian tebu.
“Masyarakat itu punya dua benefit, satu sebagai pekerja untuk industri, kemudian kedua juga pemilik tanah dimana industri tersebut bekerja. Sehingga, nanti dapat double manfaatnya yaitu satu gaji dari dunia usaha, kemudian satu lagi dia dapat dividen atau bonus dari adanya pemilikan tanah yang ada di sana,” ujar Menteri Iftitah.
Lebih lanjut, proyek ini tak hanya mendukung upaya ketahanan pangan nasional, namun juga diharapkan mampu menyokong program swasembada energi. Menurut Iftitah, limbah hasil kupasan batang tebu bisa diolah menjadi sumber energi listrik dengan potensi hingga 22 mega watt (MW), padahal kebutuhan listrik Kabupaten Sumba Timur hanya sekitar 6 MW.
Tahun ini, Kementerian Transmigrasi berencana melaksanakan program TransLokal dengan penempatan 50 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Melolo, Sumba Timur. Secara nasional, total 1.394 KK akan diberangkatkan ke berbagai daerah melalui dua skema, yakni 1.314 KK dalam program TransLokal (transmigrasi lokal) dan 80 KK dalam program TransNusaKarya (transmigrasi antar pulau).
Baca Juga: Kasus Investasi Bodong PT Taspen Rp1 Triliun, KPK Periksa Direktur Sinarmas Sekuritas
Kementerian juga tengah mempersiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT), yakni lembaga ekonomi berbasis masyarakat dengan kepemilikan tanah sebagai aset utama, dan para transmigran sebagai pemegang saham mayoritas.
“Nanti regulasinya akan kami lakukan, aturan-aturannya akan kami jalankan dan akan kami buat agar betul-betul ada payung hukumnya Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT),” ujar Mentrans Iftitah.
Dengan adanya BUMT, Mentrans berharap para transmigran bukan hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga berperan sebagai pemilik usaha, bermitra secara setara dengan sektor swasta, serta memiliki akses langsung terhadap nilai tambah ekonomi dari hulu ke hilir.
(Sumber: Antara)