AHY: Infrastruktur Masa Depan Harus Tahan Guncangan Iklim

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perlu dirancang tangguh dan adaptif terhadap ancaman perubahan iklim serta potensi bencana di masa depan.

“Secara geografis kita berada di ring of fire, dan yang kedua dampak-dampak buruk dari pemanasan global dan juga krisis iklim,” katanya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025, pada Rabu, di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat harus tetap selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan data geospasial, wilayah-wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, para pelaku pembangunan infrastruktur diimbau untuk tidak asal membangun tanpa mengandalkan data dan informasi yang kredibel. Langkah mitigasi pun menjadi penting guna mengantisipasi potensi bencana sejak dini.

Melalui perencanaan wilayah yang terintegrasi, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta upaya mitigasi bencana diyakini mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan pentingnya menjadikan informasi geospasial sebagai alat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, agar pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran.

Ia juga menyampaikan bahwa informasi geospasial harus bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman, termasuk perubahan iklim, arah pembangunan nasional ke depan, serta aspirasi publik yang terus berkembang.

“Ini penting. Kita adalah negara agraris, kita juga adalah negara maritim. Mari kita siapkan tata ruang yang benar-benar bisa menjawab itu,” kata Menko Agus Harimurti.

Di satu sisi, Indonesia dituntut untuk mewujudkan swasembada pangan yang mengharuskan perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian, khususnya sawah. Namun di sisi lain, kebutuhan akan pembangunan industri, hilirisasi, dan pengurangan backlog perumahan juga terus meningkat semuanya membutuhkan ketersediaan lahan.

Tak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki hunian layak. Oleh karena itu, penyediaan lahan untuk perumahan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.

“Kita harus mengingatkan diri kita sendiri, langkah tidak bertanggung jawabnya kita ketika kita lakukan pembangunan itu tanpa memperhatikan keberlanjutan, kelangsungan lingkungan kita, dan dampaknya pada anak cucu kita,” ujarnya.

Agus turut mendorong agar informasi geospasial diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan—mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Terakhir, dia mengajak para pemangku kepentingan untuk membangun sistem koordinasi dan interoperabilitas lintas sektor dan pemerintahan agar semakin efisien.

“Jadi, kalau ada koordinasi yang baik, apalagi interoperabilitasnya dijamin antar lembaga dan kementerian, ini bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sekali lagi lebih efisien,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

(Sumber: Antara)