Airlangga Tegaskan Sikap Indonesia terhadap Israel Tak Berubah di Tengah Proses Aksesi OECD

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus melanjutkan proses aksesi untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu syarat penting dalam proses tersebut adalah persetujuan tanpa keberatan dari seluruh negara anggota, termasuk Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa posisi Indonesia terhadap Israel tidak mengalami perubahan dan tetap selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato dalam Sidang Umum PBB pada 22 September 2025.

“Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB, dan saya pikir itu sudah jelas bahwa apabila Israel menyesuaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Jadi, tidak ada statement lain, kecuali statement Pak Presiden dalam pidato PBB,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2025.

Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia baru akan mengakui Israel sebagai negara apabila Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Baca Juga: Israel Gelar Penangkapan Besar-besaran di Tepi Barat, Hampir 100 Warga Palestina Ditahan

“Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga siap menyatakan, saat Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Israel, dan kami akan mendukung seluruh jaminan atas keamanan Israel," ujar Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga turut menyambut kedatangan Deputy Secretary General OECD, Amb. Frantisek Ruzicka, yang berkunjung untuk meninjau perkembangan percepatan aksesi Indonesia menjelang technical review.

“Pertemuan pagi ini, Indonesia melakukan update terhadap technical review dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ketiga sektor tersebut diprioritaskan dalam peninjauan karena kompleksitasnya dan peran strategisnya dalam memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Airlangga menambahkan bahwa target Indonesia untuk bergabung dengan OECD telah diamanatkan dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No.30 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian struktur kementerian terkait proses aksesi OECD. 

(Sumber: Antara)