Ntvnews.id, Jakarta - Batas waktu pengkinian data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 diperpanjang hingga 17 November 2026.
Pekerja yang belum melakukan pembaruan data masih memiliki kesempatan untuk memastikan informasi pribadi dan rekening bank sesuai.
Informasi perpanjangan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan @bpjs.ketenagakerjaan.
"Batas waktu pengkinian data BSU 2026 resmi diperpanjang hingga 17 November 2026," tulis akun Instagram @bpjs.ketenagakerjaan, dikutip Senin 16 November 2026.
Baca juga: Menaker Yassierli Buka Suara soal BSU Rp900 ribu, Kapan Cair?
Arsip - Pegawai menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di Bank Syariah Indonesia, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/1/2026). (Antara)
Baca juga: Kemnaker Terbitkan Permenaker Tentang BSU 2026
BPJS Ketenagakerjaan mengimbau calon penerima BSU yang belum melakukan pengkinian data agar segera memanfaatkan perpanjangan waktu tersebut.
Adapun proses pengkinian data dapat dilakukan secara online melalui laman resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi JMO.
Syarat Penerima BSU 2026
Selain melakukan pengkinian data, calon penerima BSU 2026 juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.
Berikut syarat penerima BSU 2026:
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
2. Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah (PU) sampai dengan bulan Agustus 2026
3. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar UMP/UMK
4. Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
5. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hingga 29 Juli 2025, BSU telah tersalurkan kepada 14,7 juta pekerja, atau 92,63 persen dari total 15,9 juta penerima secara nasional.