Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerinah menyiapkan anggaran senilai Rp31 triliun untuk paket stimulus ekonomi pada Kuartal IV 2026. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerinah menyiapkan anggaran senilai Rp31 triliun untuk paket stimulus ekonomi pada Kuartal IV 2026.
Adapun stimulus ini demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya tahan konsumsi masyarakat di penghujung tahun.
"Tahun ini, tahun ini. Ya, Kuartal IV," ujar Airlangga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai waktu pelaksanaan stimulus Rp31 triliun tersebut.
Airlangga membeberkan bahwa paket stimulus ekonomi Rp31 triliun itu salah satunya difokuskan pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan bantuan pangan beras.
Baca juga: Prabowo akan Luncurkan Stimulus Ekonomi Kuartal IV Senilai Rp 31 Triliun, Ini Rinciannya
"Ya itu bantuan subsidi upah, kemudian beras 10 kilo 3 bulan," lanjutnya.
Kendati demikian, Airlangga menegaskan untuk insentif harga tiket pesawat pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 belum dimasukkan ke dalam paket stimulus akhir tahun 2026.
"Tiket pesawat belum (masuk ke paket stimulus)," tandasnya.
Sebelum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan sejumlah langkah responsif pada Kuartal IV-2026, Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun yang difokuskan pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
Saat ini, penetapan jumlah sasaran penerima manfaat tengah menjalani proses cross-check data antar Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan ketepatan penyaluran.
Guna menjaga ketahanan pangan, Pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 senilai Rp17,5 triliun kepada 33.244.408 KPM desil 1–4.
Pelindungan pekerja juga diperkuat melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) tiga bulan sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.
Memasuki 2027, Pemerintah melanjutkan program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang.
Pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan diperluas ke seluruh sektor untuk 7,5 juta pekerja, serta dilakukan pembahasan penyesuaian PTKP bersama Kementerian Keuangan.
Baca juga: Realisasi Stimulus Transportasi Semester II Capai Target, Penumpang Kereta Tembus 110 Persen
Dukungan sektor perumahan dipacu melalui perpanjangan fasilitas PPN DTP hingga 2027 untuk rumah sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah berharga sampai Rp5 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan KPR bersubsidi bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta untuk rumah hingga Rp500 juta.
Pada aspek ketenagakerjaan, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah dilanjutkan pada 2027, sementara pemanfaatan JKP selama enam bulan disesuaikan dengan skala penghasilan.
Di sektor industri perhiasan, Pemerintah menyusun standar PPN baru untuk logam mulia kadar 99,9 persen guna mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
