Luhut Sebut Daerah Penghasil Harus Lebih Banyak Menikmati Manfaat Hilirisasi

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan manfaat kebijakan hilirisasi harus semakin dirasakan secara adil oleh daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Menurut Luhut, meski program hilirisasi telah mencatat berbagai capaian, masih ada sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Mulai dari pemerataan manfaat ekonomi, peningkatan peran pengusaha lokal, hingga penguatan aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

"Manfaat hilirisasi harus lebih adil bagi daerah dan masyarakat sekitar industri. Pengusaha nasional dan pengusaha daerah harus naik kelas dalam rantai nilai. Teknologi harus dikuasai anak bangsa dan standar lingkungan serta keselamatan tidak bisa ditawar," ujar Luhut saat peluncuran 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia menjelaskan bahwa pasar global kini semakin menuntut rantai pasok yang bersih dan berkelanjutan. Karena itu, pemenuhan standar lingkungan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan syarat untuk meningkatkan daya saing.

Baca juga: Profil Luhut Binsar Pandjaitan, Punya 2 Jabatan di Kabinet Prabowo

"Pasar dunia semakin menuntut pasok yang bersih. Jadi ini bukan lagi pilihan, ini syarat berdaya saing," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengingat kembali perjalanan kebijakan hilirisasi mineral yang sempat menuai kritik, terutama saat pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel dan menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup," ujarnya.

Namun, menurut Luhut, kebijakan tersebut kini terbukti mampu meningkatkan nilai tambah komoditas mineral. Hal itu terlihat dari lonjakan ekspor produk hilir nikel serta pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan industri.

Baca juga: Brasil Tolak Tarif 12,5 Persen AS dan Siapkan Gugatan ke WTO

"Hasilnya kita bisa lihat dengan angka, bukan retorika. Ekspor produk nikel dan turunannya melonjak berlipat ganda. Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit dan menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia," kata Luhut.

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga mengapresiasi 10 buku karya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, buku-buku itu berhasil menggambarkan kondisi industri secara terbuka, termasuk berbagai tantangan yang masih harus dibenahi.

Ia menilai berbagai persoalan yang disampaikannya telah dituangkan dengan baik dalam karya tersebut, mulai dari belum meratanya manfaat bagi daerah penghasil, minimnya peran pengusaha lokal dalam rantai industri, hingga persoalan lingkungan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

"Buku ini berbeda. Pak Bahlil menulis sendiri dengan data-data yang sangat kaya. Bahwa pekerjaannya belum selesai tentunya. Bagian untuk daerah penghasil belum adil, pengusaha lokal masih banyak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan keterampilan pekerja, dan ini ditulis oleh Pak Bahlil secara terbuka," ujar Luhut.

Baca juga: RI Menang Sengketa Baja Nirkarat di WTO, Mendag Minta Uni Eropa Hormati Putusan Panel

(Sumber: Antara)