Eskavator sedang mengangkat lumpur kedalam truk yang menutupi rumah warga pascabencana banjir bandang akhir November 2025 lalu, di Pidie Jaya, Aceh, Minggu (5/4/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri) (Antara)
Ntvnews.id, Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana hidrometeorologi selama 90 hari untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak.
“Kami menetapkan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari, terhitung mulai 28 April hingga 30 Juli 2026,” kata Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh di Banda Aceh, Selasa malam.
Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh.
Dalam arahannya, Fadhlullah meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan sejumlah prioritas penanganan di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa prioritas utama mencakup penanganan darurat infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara), distribusi logistik, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Selain itu, perlu dilanjutkan jaminan perlindungan sosial bagi korban bencana atau pengungsi, serta percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap),” ujarnya.
Fadhlullah juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan yang masih mungkin terjadi.
Baca Juga: Menteri Koperasi Resmikan SPBU Nelayan Berbasis Koperasi Di Aceh Selatan
“Seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana lanjutan serta mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara matang,” katanya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi, sinkronisasi kewenangan, serta kepastian pendanaan yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
