Arsip - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikananan KKP Pung Nugroho Saksono (kiri) didampingi Direktur Pengendalian Operasi Armada Teuku Elvitrasyah (kanan) memberikan keterangan pers di Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (15/4/2026). KKP pada 10-11 April 2026 berhasil menangkap tiga kapal ikan berbendera Malaysia yang mencuri ikan (illegal fishing) di Selat Malaka dengan potensi kerugian yang diselamatkan Rp20,2 miliar, sementara ketiga kapal telah diamankan ke Pangkalan PSDKP Batam dan Pangkalan PSDKP Belawan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. (Antara)
Ntvnews.id
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa AS, melalui pernyataan tertentu, menuntut Indonesia untuk menyerahkan kedaulatan atas Selat Malaka. Narasi ini kemudian memicu kekhawatiran publik terkait isu geopolitik dan keamanan wilayah.
“AS UMUMKAN AMBIL ALIH SELAT MALAKA DARI INDONESIA! TRUMP TUNTUT RI TUNDUK SERAHKAN KEDAULATAN NEGARA
Baca Juga: Purbaya Klarifikasi Mau Pajaki Kapal Lewat Selat Malaka: Bukan Konteks Serius
INDONESIA DALAM BAHAYA! AMERIKA MAU AMBIL ALIH SELAT MALAKA DAN WILAYAH UDARA INDONESIA!”
Namun, klaim tersebut tidak benar.
Unggahan yang menarasikan Amerika Serikat bakal ambil alih Selat Malaka. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (YouTube) (Antara)
Berdasarkan penelusuran, Selasa, 8 tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Selat Malaka.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut serupa dengan konten milik Kompas.com berjudul “AS Dekati Selat Malaka, "Dilema" China di Teritorial Indonesia?” yang diunggah pada 20 April 2026.
Dalam konteks aslinya, video tersebut membahas pelayaran kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka pada 18 April 2026.
Aktivitas tersebut merupakan bagian dari hak lintas transit (transit passage) yang diatur dalam hukum internasional, sehingga bersifat legal dan tidak berkaitan dengan upaya pengambilalihan wilayah.
Baca Juga: TNI AL Tegaskan Kapal AS di Selat Malaka Hanya Lakukan Transit Sesuai Hukum Laut Internasional
Selain itu, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang dapat dilalui kapal asing sesuai ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa keberadaan kapal asing di jalur tersebut merupakan bagian dari kebebasan navigasi, bukan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Amerika Serikat akan mengambil alih Selat Malaka dari Indonesia merupakan informasi yang tidak berdasar atau hoaks.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
