AS Ancam Sanksi Global bagi Lembaga Keuangan yang Dukung Iran

Ntvnews.id, Washington - Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Selasa, 14 April 2026 mengeluarkan peringatan luas kepada lembaga keuangan global terkait potensi sanksi sekunder bagi pihak-pihak yang dinilai masih mendukung aktivitas Iran.

Langkah ini diambil di tengah kebuntuan perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menghasilkan kesepakatan.

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan Amerika Serikat menegaskan akan “bergerak agresif dengan tekanan ekonomi maksimal” guna mempertahankan kebijakan terhadap Iran.

“Lembaga keuangan harus menyadari bahwa Departemen Keuangan AS akan memanfaatkan seluruh instrumen dan kewenangan yang tersedia serta siap menjatuhkan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang terus mendukung aktivitas Iran,” demikian pernyataan yang diunggah melalui platform X.

Baca Juga: Waspada Cuitan Palsu Donald Trump yang Benturkan Sunni-Syiah di Indonesia

Selain itu, lembaga tersebut juga memastikan bahwa izin jangka pendek untuk penjualan minyak Iran yang sebelumnya tertahan di laut akan segera berakhir dalam beberapa hari ke depan dan tidak akan diperpanjang.

Kebijakan ini merujuk pada pengecualian sementara selama 30 hari yang diterbitkan pada 20 Maret 2026, yang memungkinkan penjualan minyak Iran yang telah berada di laut, dengan estimasi volume sekitar 140 juta barel.

Langkah tersebut sebelumnya diambil untuk menekan lonjakan harga energi global akibat konflik antara AS, Israel, dan Iran.

Konflik tersebut, ditambah respons Iran berupa penutupan Selat Hormuz serta serangan terhadap infrastruktur energi di wilayah sekutu Arab Teluk Amerika Serikat, telah mendorong kenaikan tajam harga energi, terutama minyak.

Baca Juga: Serangan AS-Israel Sudah Tewaskan 278 Siswa dan 67 Guru di Iran

Pengecualian penjualan minyak tersebut dijadwalkan berakhir pada Minggu 19 April 2026.

Sementara itu, perundingan intensif antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung pada akhir pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan permanen.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa pembicaraan diperkirakan akan dilanjutkan di Pakistan dalam dua hari ke depan, meskipun belum ada pengumuman resmi dari kedua pihak.

( Sumber: Antara )