Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara kepada pers terkait seruannya agar Amerika Serikat dan Israel menghentikan perang terhadap Iran di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis 2 Apri 2026. ANTARA/Xinhua/Xie E/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Pemerintah Israel menyatakan akan menghentikan hubungan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres setelah negara tersebut dan militernya dimasukkan ke dalam daftar hitam pihak yang diduga melakukan kekerasan seksual dalam konflik terhadap warga Palestina.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari kantor Sekjen PBB mengenai keputusan memasukkan Israel dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ke dalam daftar tersebut.
Melalui unggahan di platform X, Danon mengecam keputusan itu dan menilai langkah yang diambil PBB tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
"Keputusan politis! Jauh dari fakta dan kenyataan!" tulis Danon di X.
Ia kemudian menegaskan sikap pemerintah Israel terhadap kepemimpinan Guterres.
"Israel telah menetapkan untuk memutus semua hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal PBB," tulis Danon lagi, seperti dikutip Middle East Monitor.
Keputusan PBB tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel. Sejumlah laporan dari organisasi HAM internasional menyebut adanya dugaan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina di pusat-pusat penahanan Israel, terutama di Penjara Sde Teiman.
Baca Juga: AS dan Israel Gempur Kapal Iran Dekat Selat Hormuz
Laporan tersebut menyebut korban berasal dari kalangan laki-laki maupun perempuan warga Palestina, baik dari Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
Daftar hitam yang diterbitkan PBB tidak hanya mencantumkan Israel, tetapi juga kelompok milisi Hamas. Kelompok tersebut juga dituduh melakukan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi perang.
Danon menolak penyamaan Israel dengan Hamas dalam daftar tersebut. Ia menuduh Guterres tidak bersikap objektif dan gagal melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tuduhan yang diarahkan kepada negaranya.
Ketegangan antara Israel dan PBB sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menetapkan Antonio Guterres sebagai persona non grata atau tidak diizinkan memasuki wilayah Israel.
Bendera Israel/ist
Dalam pernyataan yang sama, Danon menyebut Israel akan menangguhkan hubungan dengan PBB hingga sekretaris jenderal baru ditunjuk menggantikan Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir tahun ini.
"Israel akan menunggu sampai Sekretaris Jenderal PBB baru ditunjuk," katanya.
Menanggapi pengumuman tersebut, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menilai langkah Israel lebih bersifat simbolis dan tidak akan memengaruhi operasional maupun kerja sama antara PBB dan Israel.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Gedung Pancasila
"Kami pikir negara-negara anggota harus terlibat dan terus terlibat," ujarnya, seperti dikutip The New York Times.
Ia juga menekankan pentingnya dialog dan kerja sama dalam menyelesaikan perbedaan.
"keterlibatan selalu menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan tidak terlibat." jelasnya.
Pernyataan saling berseberangan ini kembali menunjukkan memburuknya hubungan antara Israel dan PBB di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap konflik yang masih berlangsung di wilayah Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
