Menlu Sugiono Desak Penerapan Hukum Internasional Tidak Tebang Pilih, Soroti Palestina

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan agar prinsip multilateralisme dan hukum internasional diterapkan secara adil dan konsisten, terutama dalam penyelesaian konflik Palestina yang hingga kini belum menemukan jalan damai.

Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York pada Selasa, 26 Mei 2026, Sugiono menilai tantangan global saat ini muncul bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena penerapan prinsip-prinsip internasional yang dinilai masih bersifat selektif.

"Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," kata Sugiono dalam keterangan resmi Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu.

Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (Two State Solution) sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Menurut Sugiono, solusi tersebut harus berlandaskan hukum internasional serta berbagai resolusi PBB yang telah disepakati.

Baca Juga: Pemerintahan Trump Ancam Cabut Visa Delegasi Palestina di PBB

Selain isu Palestina, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB yang dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip multilateralisme global. Ia menilai perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya konflik internasional.

Menlu RI itu juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut, guna memastikan jalur pelayaran strategis dunia tidak berubah menjadi kawasan konfrontasi.

Di sisi lain, Sugiono turut mengingatkan meningkatnya ancaman keamanan global akibat perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan senjata otonom yang dinilai mulai memengaruhi pola konflik modern.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mengakomodasi suara negara-negara berkembang.

Baca Juga: WHO Sebut Krisis Kesehatan di Palestina sebagai Tragedi Mengerikan

"Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara," ujar Sugiono.

Selain menghadiri agenda DK PBB, Sugiono juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri China dan Argentina guna membahas kerja sama strategis serta isu global terkini. Ia juga melakukan pembicaraan dengan menlu Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba.

(Sumber: Antara)