Menag Usulkan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun untuk Pendidikan Keagamaan

Ntvnews.id

, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun yang difokuskan untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam rincian yang disampaikan, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke sejumlah program prioritas, di antaranya revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun dan digitalisasi pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.

Selain itu, terdapat pula anggaran untuk bantuan buku tulis gratis sebesar Rp159 miliar serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.

Baca Juga: Nasaruddin Umar Tegaskan Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal Meski WFH Tiap Jumat

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," kata dia.

Salah satu fokus utama dari usulan tersebut adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

Anggaran revitalisasi Rp13,7 triliun direncanakan akan menyasar 7.131 lembaga pendidikan, terdiri atas 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Menag menyoroti masih banyaknya bangunan madrasah yang memerlukan perbaikan, dan menegaskan bahwa kualitas sarana prasarana mencerminkan sejauh mana negara berpihak pada pendidikan keagamaan.

Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, cakupan program tersebut di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai sekitar 10–12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diperkirakan segera mencapai 80 persen.

Baca Juga: Menag Soroti Ketimpangan Fasilitas Madrasah Dibandingkan dengan Sekolah Negeri

“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.

Ia menambahkan bahwa pondok pesantren dinilai memiliki kesiapan yang baik dalam menjalankan program MBG karena telah terbiasa dengan sistem dapur mandiri dan pola makan bersama.

“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” ujarnya.

Menag berharap usulan tambahan anggaran tersebut dapat disetujui guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan berkualitas.

(Sumber: Antara)