Nasaruddin Umar (Kemenag)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) harus tetap optimal meski kebijakan work from home (WFH) diterapkan setiap hari Jumat.
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 terkait penyesuaian sistem kerja ASN dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan.
Menag menekankan bahwa penyesuaian sistem kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” terangnya, dikutip Sabtu, 4 April 2026.
Instruksi ini berlaku untuk seluruh satuan kerja Kemenag, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski ada fleksibilitas dalam pengaturan WFH, pimpinan satuan kerja diminta memastikan layanan penting tetap tersedia, seperti pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, dan layanan keagamaan lainnya.
Pengaturan teknis diserahkan kepada masing-masing pimpinan dengan mempertimbangkan jenis layanan dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Imam Besar Nasaruddin Umar Imbau Jamaah Datang Lebih Awal untuk Salat Id di Masjid Istiqlal
Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar (NTVnews)
Baca Juga: Nasaruddin Umar: Nuzulul Qur’an Sumber Inspirasi Rawat Persatuan dan Perdamaian
Nasaruddin Umar juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menjaga kualitas layanan publik. Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi utama agar pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan meski mobilitas ASN terbatas.
“Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” imbuhnya.
Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi kunci agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian layanan, baik secara daring maupun luring. Kemenag juga diminta memastikan seluruh layanan bersifat inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Selain menjaga kualitas layanan, Menag juga mendorong penerapan budaya kerja hemat energi. Beberapa langkah yang diterapkan di antaranya dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50%, mendorong ASN menggunakan transportasi umum, hingga mengoptimalkan rapat dan koordinasi secara daring.
“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan pada mobilitas tinggi,” lanjutnya.
Ia menambahkan, penggunaan listrik secara bijak baik di kantor maupun di rumah juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya hemat energi.
“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menag.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
