Kapal-kapal dari (Antara)
Ntvnews.id, Gaza - Kelompok Hamas yang selama hampir dua dekade menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza mengumumkan pembubaran pemerintahannya dan menyatakan kesiapan untuk menyerahkan pengelolaan wilayah tersebut kepada sebuah komite teknokrat Palestina.
Dilansir dari Reuters, Rabu, 8 Juli 2026, Hamas menyampaikan bahwa pemerintahan de facto yang selama ini mereka jalankan resmi dibubarkan sebagai bagian dari langkah menuju rencana penataan Gaza yang didukung Amerika Serikat.
Langkah tersebut dilakukan setelah Jalur Gaza mengalami kehancuran akibat serangan besar-besaran Israel. Amerika Serikat sebelumnya menginisiasi pembentukan Board of Peace (BOP) sebagai bagian dari upaya rekonstruksi wilayah tersebut.
Juru Bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan keputusan itu menandai perubahan baru dalam peran organisasi tersebut terhadap pemerintahan Gaza.
"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza," katanya.
Keputusan tersebut membuka jalan bagi sebuah komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah itu. Hamas sendiri telah menjadi pemerintahan de facto di Jalur Gaza sejak merebut kendali dari faksi Fatah pada 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif setahun sebelumnya.
Baca Juga: Netanyahu Tegaskan Rekonstruksi Gaza Tak Akan Dimulai, Ada Apa?
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah resmi mengundurkan diri.
Menurutnya, Al Farra membubarkan komite tersebut guna mempermudah proses transisi pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yakni komite teknokrat yang berbasis di Kairo, Mesir.
Hamas, yang merupakan singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyya atau "Gerakan Perlawanan Islam", merupakan organisasi nasionalis dan Islamis yang bertujuan mendirikan negara Palestina merdeka. Kelompok ini menjadi penguasa Jalur Gaza sejak mengambil alih pemerintahan pada 2007.
Dalam pemilu legislatif 2006, Hamas memperoleh 74 dari total 132 kursi parlemen, sedangkan Fatah hanya meraih 45 kursi. Hasil tersebut menjadikan Hamas sebagai kekuatan politik terbesar di Dewan Legislatif Palestina.
Selama memimpin Gaza, Hamas dikenal sebagai kelompok yang paling keras menentang Israel. Organisasi itu juga mengecam rencana pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai Gaza City, yang disebut sebagai "kejahatan perang".
Arsip - Anggota pasukan Brigade Al Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Hamas Palestina. (ANTARA/Anadolu/as/am.) (Antara)
Dalam pernyataan resminya, Hamas menilai penggunaan istilah "mengontrol" oleh pemerintah Israel, alih-alih "menduduki", merupakan upaya menghindari tanggung jawab hukum "atas konsekuensi kejahatan brutalnya terhadap warga sipil."
Hamas juga menuding pemerintah Israel mengabaikan keselamatan para sandera yang masih berada di Gaza dan berpotensi menjadi korban jika operasi militer diperluas.
"Mereka menyadari bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka," demikian pernyataan Hamas, seperti dikutip Al Jazeera.
Selain itu, Hamas menilai rencana penguasaan wilayah Gaza City menjadi salah satu alasan di balik keputusan Israel menarik diri secara mendadak dari putaran terakhir perundingan, padahal negosiasi tersebut disebut telah mendekati kesepakatan gencatan senjata.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
