Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya (tengah) dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura (kanan) saat doorstop di acara Konsolidasi program MBG di Batam, Kepri, Kamis (2/4/2026). ANTARA/Amandine Nadja (Antara)
Ntvnews.id
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat merupakan pelaksana program yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan MBG.
“Kita semua pelaksana, mari melihat tujuan utama program MBG ini, yaitu memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan, seperti kelompok balita dan peserta didik,” ujarnya dalam rapat konsolidasi bersama satuan pelaksana, mitra, dan yayasan di daerah di Batam, Kamis, 2 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa selain meningkatkan asupan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui efek berganda.
“Program ini tidak hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok bahan pangan,” katanya.
Di Provinsi Kepulauan Riau, program MBG saat ini didukung oleh 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 9.044 relawan, serta 509 pemasok bahan pangan.
Baca Juga: BGN Perketat SOP Program MBG, Ratusan SPPG Masih Dihentikan Sementara
Hingga Senin, 31 Maret 2026, realisasi penerima manfaat MBG di wilayah tersebut mencapai 579.270 orang atau sekitar 85,26 persen dari target yang ditetapkan.
Dari jumlah tersebut, Kota Batam menjadi daerah dengan capaian tertinggi, dengan 135 dapur MBG yang melayani 394.060 penerima manfaat.
Sony menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, khususnya dalam menjaga ketersediaan bahan pangan utama seperti beras dan telur yang dibutuhkan secara rutin.
“Satgas MBG di kabupaten/kota harus fokus mempersiapkan rantai pasok agar kebutuhan bahan pangan tetap terjaga. Misalnya, beras dan telur yang sudah harus rutin disiapkan. Dengan 200 dapur, keperluan telur mungkin 120 ribu butir per hari untuk satu provinsi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh mitra agar tidak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Anggaran MBG Rp268 Triliun, BGN Tegaskan 93 Persen Langsung untuk Peningkatan Gizi
“Kami tegaskan tidak boleh ada markup harga atau menurunkan kualitas makanan. Dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan baik, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menilai keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor.
“Pelaksanaan program ini tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaborasi semua pihak. Forum ini menjadi ruang evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan program tersebut, mengingat dampaknya yang positif bagi masyarakat.
“Capaian ini patut diapresiasi, karena program MBG telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan asupan gizi anak dan mendukung konsentrasi belajar,” ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
