Besok Pemerintah Umumkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi Energi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepastian terkait kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat, tepatnya pada Selasa, 31 Maret 2026.

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2027.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan imbauan khusus bagi pemerintah daerah (pemda) setelah kebijakan tersebut diumumkan.

“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” ujarnya.

Baca Juga: DPR Minta WFH ASN Tak Ganggu Pelayanan Publik

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret.

“Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret),” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.

Kebijakan ini dirancang sebagai salah satu langkah pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global. Skema yang disiapkan mencakup penerapan WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk sektor swasta, kebijakan ini akan bersifat imbauan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional jika diterapkan secara tepat.

Baca Juga: DKI Siap Jalankan WFH Sehari dalam Sepekan, Pramono: Bukan Hari Rabu

"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.

Menurut Purbaya, sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap dapat berjalan normal karena tidak semua pekerjaan memungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh. Di sisi lain, pengurangan mobilitas masyarakat melalui WFH diyakini dapat membantu menekan konsumsi BBM, meskipun besaran penghematannya masih bergantung pada dinamika harga minyak global.

(Sumber: Antara)