Victoria dan Tasmania Gratiskan Transportasi Publik Imbas Lonjakan Harga BBM

Ntvnews.id, Istanbul - Dua negara bagian di Australia, yakni Victoria dan Tasmania, mengumumkan kebijakan pembebasan biaya transportasi publik sebagai respons terhadap lonjakan harga bahan bakar akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Mengutip laporan SBS News, Senin, 30 Maret 2026, Perdana Menteri Victoria Jacinta Allan menyatakan bahwa pemerintahannya akan menggratiskan seluruh layanan transportasi umum selama satu bulan mulai Selasa, 31 Maret 2026. Kebijakan ini diambil untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup, khususnya dari sektor energi.

Sementara itu, pemerintah Tasmania menerapkan kebijakan serupa dengan durasi yang lebih panjang, yakni selama tiga bulan. Warga setempat dapat menikmati layanan bus dan feri secara gratis hingga 30 Juni 2026. Namun demikian, kedua pemerintah daerah belum memastikan apakah kebijakan ini akan diperpanjang atau bersifat permanen.

Baca Juga: Prancis Longgarkan Standar BBM di Tengah Ancaman Krisis Energi Global

Di sisi lain, sejumlah negara bagian lain seperti New South Wales, Western Australia, Queensland, dan South Australia memilih untuk tidak mengikuti langkah tersebut. Mereka lebih memprioritaskan bentuk bantuan lain guna meringankan beban biaya hidup masyarakat.

Data dari Institut Perminyakan Australia (AIP) menunjukkan harga minyak di Australia telah melonjak hingga 27 persen sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Kondisi ini turut memicu tekanan terhadap biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebelumnya juga mengumumkan langkah pemerintah federal untuk menanggung belanja produk-produk penting yang terdampak lonjakan harga energi. Selain itu, ia dijadwalkan bertemu para pemimpin negara bagian guna membahas langkah lanjutan untuk mengantisipasi potensi kekurangan bahan bakar.

Baca Juga: Harga BBM Melonjak di Inggris, SPBU Alami Gangguan Pasokan

Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Konflik tersebut telah menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal ke berbagai wilayah, termasuk Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Dampaknya tidak hanya menimbulkan korban dan kerusakan, tetapi juga mengguncang pasar global serta sektor penerbangan.

(Sumber: Antara)