Menteri Sosial Saifullah Yusuf. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan simulasi penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Langkah ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden terkait penerapan sistem kerja fleksibel di instansi pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa simulasi tersebut masih bersifat uji coba sambil menunggu aturan resmi dari Kementerian PANRB.
"Kami sedang melakukan simulasi tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PANRB sesuai arahan Bapak Presiden. Kita akan menyesuaikan, tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi di bawah koordinasi Pak Sekjen," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Dalam simulasi tersebut, Kemensos mencoba menerapkan pola kerja fleksibel pada hari tertentu, seperti Jumat, guna mengukur efektivitas pembagian tugas antara pegawai yang bekerja di kantor (Work From Office/WFO) dan yang bekerja dari rumah.
Baca Juga: Mendagri Pastikan WFH Tak Ganggu Layanan Publik, Sosialisasi ke Daerah Disiapkan
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan ini. Ia memastikan bahwa skema kerja fleksibel tidak akan mengganggu layanan publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
"Prioritas kami adalah yang penting layanannya tidak terganggu. Jadi layanan untuk masyarakat tidak terganggu tetapi kita juga bisa berbagi untuk WFO dan WFH-nya," cetusnya.
Selain itu, Mensos juga menjelaskan bahwa operasional program Sekolah Rakyat tetap berjalan normal secara tatap muka dan tidak terdampak oleh simulasi WFH. Hal ini mempertimbangkan kondisi siswa yang tinggal di asrama.
Ia menyebutkan bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali berlangsung mulai Senin, 29 Maret 2026 setelah libur Lebaran berakhir. Hingga saat ini, belum ada rencana penerapan sistem pembelajaran campuran (hybrid) pada program tersebut.
"Kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sampai sekarang anak-anak ini kan kebetulan berasrama, jadi ya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada rencana untuk hybrid ya untuk Sekolah Rakyat belum ada," cetusnya.
Baca Juga: Menkeu: Kebijakan WFH Sudah Diputuskan, Pengumuman Segera Disampaikan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet mendorong upaya efisiensi energi, termasuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui kebijakan WFH sebagai salah satu opsi.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Sejumlah negara lain juga telah menerapkan kebijakan serupa sebagai langkah penghematan energi. Thailand, misalnya, mendorong pegawai negeri untuk bekerja dari rumah serta mengatur penggunaan listrik. Filipina menerapkan sistem kerja empat hari, sementara Pakistan menyiapkan skema kombinasi pembelajaran jarak jauh dan kerja dari rumah.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
