Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026 sore.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga serta kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Airlangga menjelaskan bahwa salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah melaporkan hasil pembahasan terkait efisiensi di lingkungan kementerian dan lembaga.
"Kalau kemarin kan kami sudah rakortas, terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan," ucap Airlangga menjawab pertanyaan wartawan sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji skema work from anywhere (WFA) sebagai bagian dari strategi untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas kerja.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa rapat tersebut juga akan menyoroti kondisi APBN, termasuk perhitungan kebutuhan subsidi ke depan. Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait beban anggaran negara, meskipun detail pembahasan dalam rapat masih bersifat terbatas.
"Ya kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya enggak tahu meeting detailnya apa," katanya.
Dalam upaya efisiensi, pemerintah tengah menyiapkan langkah pemotongan anggaran kementerian/lembaga dengan fokus pada pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Belanja yang berpotensi ditunda antara lain kegiatan rapat yang dinilai kurang efektif serta program yang memiliki dampak jangka panjang namun tidak mendesak.
"(Contohnya) macam-macam. Rapat yang enggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi," kata dia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
