Peneliti BRIN Sebut Budaya Hukum Masyarakat Pengaruhi Kepercayaan Publik terhadap Polisi

Ntvnews.id, Jakarta - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi menilai bahwa budaya hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam acara Speakup Kamtibmas di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026, Syafuan menjelaskan bahwa semakin tinggi budaya hukum masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap kepolisian juga cenderung meningkat.

"Data tren tingkat kepercayaan publik terhadap polisi di dunia masih dipegang oleh negara Belanda dengan urutan pertama sebagai negara yang minim kriminalitas. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat di Belanda," ucap Syafuan, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Belanda menerapkan sistem keadilan restoratif atau restorative justice sebagai bentuk mitigasi awal dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, berbagai persoalan sosial terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan atau pendekatan hukum adat di masyarakat sebelum masuk ke tahap penegakan hukum formal.

Syafuan juga menilai institusi kepolisian di Indonesia beruntung memiliki kontribusi dari ilmuwan politik Hermawan Sulistyo yang membantu merancang reformasi struktural maupun kultural di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Sidang Kabinet, Prabowo Minta Diskon Transportasi dan Dukungan TNI-Polri untuk Kelancaran Mudik Lebaran

Ia menjelaskan bahwa Prof. Hermawan yang juga mengajar di Universitas Bhayangkara turut melatih para perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) agar memiliki kemampuan yang setara dengan polisi di Jepang, Singapura, dan Belanda.

"Yang tadinya, jaga jarak sama terus menangkap. Prof Herman bilang 'bukan itu tugas polisi', kasihan nanti penjara penuh," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella memaparkan sejumlah capaian kinerja kepolisian yang menurutnya belum banyak diketahui masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan.

Ia menilai stabilitas harga bahan pokok dan ketahanan pangan yang relatif terjaga saat ini tidak lepas dari peran aktif Polri.

"Bapak Kapolri instruksikan jajaran untuk membentuk satgas yang bertujuan memantau dan menekan distributor dan tengkulak, yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya ibu-ibu di bulan Ramadhan," ujarnya.

Fauzan menambahkan sejumlah pengamat turut memperhatikan kinerja kepolisian selama Ramadhan. Ia merujuk pada pandangan pengamat politik senior Boni Hargens yang menilai kegiatan Safari Ramadhan Polri sebagai bentuk peran kepolisian sebagai fasilitator sosial.

Menurut dia, Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga berperan menjaga stabilitas sosial, termasuk ketahanan pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan.

Baca Juga: BRIN Dorong Pertanian Berbasis Data dan Teknologi AI

Selain itu, Fauzan juga menyoroti layanan darurat kepolisian melalui call centre 110 yang dinilai efektif dalam merespons laporan masyarakat secara cepat.

Ia mencontohkan respons cepat aparat kepolisian di wilayah Batam terhadap keluhan masyarakat mengenai aksi balap liar yang segera ditindak oleh Polsek Batu Ampar.

"Ini menunjukkan bahwa Polri komitmen menjaga kamtibmas tetap kondusif di tengah bulan Ramadhan," ucap dia.

Fauzan juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang dikonsumsi, baik dari media sosial maupun media arus utama.

(Sumber: Antara)