Israel Ingin Buat Aturan Pengusiran Warga Palestina dari Gaza hingga Tepi Barat

Ntvnews.id, Tel Aviv - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kembali menuai kontroversi setelah menyatakan keinginannya membuat kebijakan untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dikutip dari AFP, Kamis, 19 Februari 2026,dalam pidato di acara partainya, Smotrich menyebut akan merancang kebijakan yang mendorong migrasi warga Palestina pada masa jabatan berikutnya.

"Menghancurkan gagasan tentang negara teror Arab, dan pada akhirnya, secara formal dan praktis, membatalkan Oslo Accords yang terkutuk dan menempuh jalan bagi kedaulatan (Israel), sambil mendorong migrasi (warga Palestina) baik dari Gaza maupun Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah Alkitab untuk Tepi Barat.

"Tidak ada solusi jangka panjang lainnya," tegas dia, seperti dikutip The Times of Israel.

Baca Juga: Hamas Desak Board of Peace Tekan Israel Hentikan Keberingasan di Gaza

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pemilihan umum legislatif Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Partai sayap kanan pimpinan Smotrich, Zionisme Agama, selama ini sering meraih suara mendekati ambang batas parlemen.

Sejak agresi Israel ke Gaza pada Oktober 2023, Smotrich bersama tokoh-tokoh sayap kanan Israel berulang kali mengusung gagasan pengusiran paksa warga Palestina. Para kritikus menilai wacana tersebut serupa dengan praktik pembersihan etnis.

Warga Palestina terlihat setelah mereka kembali ke daerah Sheikh Radwan yang hancur di utara Kota Gaza pada 6 November 2025. (Antara)

Belakangan, Israel juga melakukan berbagai langkah untuk memperkuat kontrol atas wilayah Palestina. Pemerintah Israel pekan lalu menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai “milik negara”.

Langkah itu mendapat penolakan keras dari komunitas internasional karena dinilai melanggar hukum internasional serta memperkecil peluang terwujudnya solusi dua negara.

Tepi Barat dipandang sebagai wilayah utama yang akan menjadi bagian Palestina jika negara tersebut terbentuk. Namun, banyak tokoh Zionis memandang kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayah Israel.