Dasco: DPR-Pemerintah Target UU Ketenagakerjaan Baru Rampung Oktober 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan komitmen pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru. UU tersebut ditargetkan disahkan pada Oktober tahun ini.

Pernyataan ini disampaikan Dasco saat memberikan sambutan dalam Rakornas II KSPSI di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026 petang.

"Saya sekarang bukan oposisi lagi, jadi penting bagi saya bersama buruh karena kalau buruh sejahtera Indonesia akan maju dan sejahtera," ujarnya.

Dasco mengungkapkan, target penyelesaian UU Ketenagakerjaan anyar pada Oktober 2026 bukan tanpa alasan. Waktu itu merupakan tenggat maksimal yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mencabut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada November 2024 silam.

Baca Juga: China Murka, Sebut Presiden Taiwan Penghasut Perang

"DPR akan menyerap aspirasi seluas mungkin agar UU Ketenagakerjaan nantinya betul-betul adil, baik bagi buruh, pengusaha, maupun pemerintah," jelas dia.

Dasco memaparkan, sisa waktu yang tersedia akan dimanfaatkan secara optimal oleh DPR untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor ketenagakerjaan.

Sementara, Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat, menyambut baik komitmen tersebut kendati ia mengakui adanya dinamika di lapangan.

Walau demikian, kehadiran sosok Dasco di jajaran pimpinan DPR memberikan harapan besar bagi kaum buruh agar UU yang dihasilkan nantinya lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Baca Juga: BP BUMN Siapkan Surabaya Jadi Pusat Ekosistem Jaladri, Perkuat Industri Maritim Nasional

"Acara Rakornas II KSPSI 2026 ini diselenggarakan untuk membahas isu-isu strategis di antaranya mendorong agar perekonomian dan industri Indonesia kembali bangkit," kata Jumhur.

Ia menyatakan, acara Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI ini menjadi momentum penting karena dihadiri oleh pimpinan dari 18 konfederasi dan 127 federasi serikat pekerja se-Indonesia. Hadir juga tokoh parlemen seperti Rieke Dyah Pitaloka dan Bob Hasan.

Di samping itu juga Presiden ILO untuk Indonesia - Timor Leste, Simrin Singh, serta perwakilan dari KADIN dan APINDO.

Jumhur mengatakan, langkah maraton penyusunan UU ini diharapkan menjadi fondasi baru yang mampu menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dengan perlindungan hak-hak buruh demi kemajuan ekonomi nasional.

"Banyak hal yang harus dilakukan untuk membangkitkan perekonomian," tandasnya.