Paus Leo XIV. (ANTARA)
Ntvnews.id, Vatikan - Vatikan mengonfirmasi bahwa Paus Leo XIV, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian.
Dilansir dari AFP, Jumat, 23 Januari 2026, informasi tersebut disampaikan Sekretaris Negara Vatikan, Pietro Parolin, kepada wartawan di sela sebuah acara di Roma, Italia, Rabu, 21 Januari 2026 waktu setempat.
"Kami juga telah menerima undangan ini dan Paus telah menerimanya, dan kami sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan," ujar Parolin, yang dikenal sebagai pejabat nomor dua di Vatikan.
Parolin menambahkan, Vatikan saat ini masih mengkaji secara mendalam tawaran yang diajukan Trump tersebut dan belum dapat memberikan keputusan dalam waktu dekat.
"Kami sedang meneliti dan saya meyakini bahwa ini adalah pertanyaan yang membutuhkan sedikit waktu untuk dipertimbangkan sebelum memberikan tanggapan," katanya.
Baca Juga: Presiden Como 1907 Ketemu Paus Leo XIV di Vatikan, Kasih Jersey Full Tanda Tangan Pemain
Gagasan pembentukan Dewan Perdamaian pertama kali dilontarkan Trump pada September tahun lalu, bersamaan dengan pengumuman rencananya untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Seiring waktu, Trump menjelaskan bahwa mandat dewan tersebut tidak hanya terbatas pada Gaza, tetapi juga diperluas untuk menangani berbagai konflik lain di dunia.
Trump direncanakan akan menjabat sebagai ketua perdana Dewan Perdamaian. Dalam bagian pembukaan draf piagam pembentukannya, disebutkan bahwa dewan ini akan berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik.
Paus Leo XIV, Kepala Negara Vatikan, memberikan pidato di Aula Cihannuma, Perpustakaan Nasional Kepresidenan, usai pertemuan Masyarakat Sipil dan Delegasi Diplomatik yang diadakan di Ankara, Turki pada 27 November 2025. ANTARA/Do?ukan Keskink?l?ç/Ana (Antara)
Berdasarkan draf piagam itu pula, negara-negara anggota akan memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun. Namun, negara yang bersedia menyetor dana sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun dapat memperoleh status keanggotaan permanen untuk mendukung operasional Dewan Perdamaian.
Gedung Putih menyebutkan bahwa dari sekitar 50 undangan yang telah dikirimkan kepada para pemimpin dunia, sekitar 35 di antaranya telah menyatakan komitmen untuk bergabung, meski tidak dirinci secara lengkap negara-negara tersebut.
Baca Juga: Paus Leo: Solusi 2 Negara Satu-Satunya cara Akhiri Konflik Palestina
Mengacu pada laporan Reuters dan The Hill, sejumlah sekutu AS di Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir telah menyatakan kesediaan bergabung. Beberapa anggota NATO, termasuk Turki dan Hungaria, juga masuk dalam daftar tersebut.
Selain itu, negara-negara lain seperti Indonesia, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Argentina, dan Vietnam turut mengumumkan partisipasi mereka. Armenia dan Azerbaijan, yang sebelumnya mencapai kesepakatan damai dengan mediasi AS pada Agustus lalu, juga dikabarkan setuju bergabung.
Di sisi lain, keputusan Belarusia untuk ikut serta menuai sorotan, mengingat Presiden Alexander Lukashenko selama ini dikucilkan oleh negara-negara Barat karena catatan hak asasi manusia dan dukungannya terhadap Rusia dalam konflik Ukraina.
Sementara itu, beberapa negara Eropa seperti Norwegia dan Swedia secara terbuka menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian. Prancis pun disebut-sebut memberi sinyal enggan menjadi bagian dari inisiatif tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
