Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) mengumumkan rencana mogok jualan massal pedagang daging yang mulai berlangsung pada Kamis, 22 Januari 2026 hari ini.
Aksi tersebut dijadwalkan berjalan selama tiga hari, hingga Sabtu, 24 Januari 2026. Mogok dagang tersebut mencakup aktivitas jual beli di pasar tradisional hingga operasional Rumah Potong Hewan (RPH).
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas lonjakan harga sapi hidup dari feedlotter yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran.
Tak hanya itu, APDI juga menyoroti kenaikan harga karkas di RPH yang terus terjadi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut membuat pedagang semakin tertekan dan kesulitan menjaga keberlangsungan usaha.
Sebelumnya, ketua DPD APDI DKI Jakarta, Wahyu Purnama menegaskan bahwa aksi mogok ini merupakan bentuk keprihatinan pedagang terhadap belum terealisasinya jaminan stabilitas harga daging sapi dari pemerintah.
"Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI," katanya.
Baca Juga: Hujan Guyur Jakarta, Pramono: 2 Kali Lakukan Modifikasi Cuaca Hari Ini
Tips mengolah daging kurban (pixabay.com )
Baca Juga: Strategi Pramono Kendalikan Inflasi, Ekonomi Jakarta Tetap Stabil di Akhir 2025
Menanggapi rencana mogok massal pedagang daging tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keyakinannya bahwa aktivitas perdagangan daging di Jakarta tidak akan berhenti sepenuhnya. Hal itu disampaikan Pramono usai memantau kondisi lapangan.
Pramono mengaku telah membaca laporan terkait rencana aksi tersebut dan melakukan pengecekan langsung.
"Saya membaca berita itu dan saya sudah mengecek di lapangan. Memang ada keinginan, tetapi saya yakin tetap berjualan di Jakarta," katanya saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis, 22 Januari 2026.
Menurut Pramono, setiap pedagang memiliki pertimbangan ekonomi masing-masing, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Untuk berjualan di Jakarta, itu juga menjadi bagian yang tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya untuk berjualan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
