Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hingga Desember 2025, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,63 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa inflasi Jakarta tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen ±1 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tersebut tidak lepas dari pengawasan ketat dan kebijakan yang terukur, yang dijalankan secara konsisten bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)
Baca Juga: Investasi Jakarta Tembus Rp270,9 Triliun di 2025, Tumbuh 12 Persen
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global.
"Mengenai inflasi, Jakarta terjaga 2,63 persen. Sementara nasional 2,92 persen. Yang tetap berada pada rentang sasaran nasional, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen," ucap Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD tahun anggaran 2025 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Untuk mempertahankan tren inflasi yang terkendali, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sejumlah strategi utama yang saling terintegrasi. Pertama, menjaga keterjangkauan harga agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga, khususnya pada komoditas pangan strategis.
Inflasi Jakarta (tangkapan layar)
Baca Juga: Pramono: Inflasi Jakarta Terjaga 2,63 Persen
Kedua, menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok tetap aman dan mencukupi melalui penguatan stok serta kerja sama antarwilayah. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi, sehingga tidak terjadi hambatan logistik yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memperkuat komunikasi publik dengan menyampaikan informasi yang transparan dan akurat.
Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)