Luhut Bantah Terkait Toba Pulp Lestari: Pejabat Jangan Asal Nuduh, Kampungan!

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, kembali membantah memiliki keterlibatan atau kepemilikan pada perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Diketahui, TPL saat ini jadi sorotan karena dianggap turut bertanggung jawab atas bencana di wilayah Sumatra Utara (Sumut).

Bantahan itu, diperlihatkan Luhut saat menolak keberadaan TPL kala ia menjadi menteri di zaman Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri, waktu saya Menperindag (Menteri Perindustrian dan Perdagangan), waktu saya pergi ke Toba, ke gereja HKBP di Pearaja. Saya lewat TPL, saya lihat, ada demo. Terus pembantu saya bilang, 'ini demo mengenai Indorayon'," ujar Luhut dalam video yang diunggah akun Instagram miliknya, Senin, 12 Januari 2026.

"'Apa itu Indorayon?' Mereka bilang itu bubur untuk bikin kertas. Mereka beli kayu dari rakyat. Jadi rakyat tuh yang potongin aja hutan situ," imbuhnya.

Kala itu, Luhut turun dari mobilnya. Ia bahkan berdiskusi dengan pendemo.

"Terus saya minta mobilnya berhenti. Mereka bilang 'jangan Pak, ini mereka rusuh'. 'Enggak, berhenti'," jelas Luhut.

"Saya turun, saya tanya sama rakyat itu. 'Apa yang terjadi?'. 'Ini merusak lingkungan Pak. Air ke Danau Toba juga'," imbuhnya.

Selain itu, pendemo menyebut aktivitas TPL menyebabkan bau dan persoalan potongan kayu dari perusahaan itu. "Jadi Anda bayangin tahun 2001 aja, 2000-2001 aja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," jelas Luhut.

Lantas, sekembalinya ke Jakarta, Luhut mengusulkan ke Presiden Gus Dur agar TPL ditutup. Hingga akhirnya TPL ditutup.

"Nah waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyak lah ramai Pak, ekonomi juga enggak baik," tuturnya.

"Sehingga waktu itu sempat, kalau saya enggak keliru itu ditutup sementara. Tapi perjalanan waktu, itu dibuka lagi. Karena lobby-nya itu luar biasa. Sehingga buka lah itu," imbuh Luhut.

Luhut pun menyebut bahwa aktivitas TPL, sejak dulu telah membuat kerusakan hutan yang sangat luas. "Betapa zaman itu sebenarnya, kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ucapnya.

Kini, Luhut mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia telah menyarankan agar lahan konsesi atau yang dikuasai TPL untuk diambilalih kembali oleh pemerintah. 

"Jadi saya waktu menghadap Presiden, saya laporkan kepada beliau, bahwa 'menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genom sequencing, dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hotik kultura di Humbang Hasundutan. Ya sekalian aja Pak, di-relinquish tanahnya TPL itu'," papar Luhut.

"Sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat. Jadi menurut saya, enggak ada gunanya itu lagi, Toba Pulp itu. Udah Toba Pulp itu, sudah cukup itu. Itu kan sebenarnya enggak benar," sambungnya.

Luhut menegaskan, bahwa dirinya tak memiliki saham TPL seperti yang dituduhkan sejumlah pihak. "Dan kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera, yang saya buat sendiri," jelasnya.

"Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP (Izin Usaha Pertambangan), yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara. Yaitu, itulah sampai hari ini milik saya," lanjut Luhut.

Luhut juga menampik dirinya memiliki IUP nikel. Ia turut membantah memiliki saham di perusahaan nikel yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut dia, pihak yang menuduhnya demikian, ialah sosok yang tidak jelas.

"Saya enggak punya IUP nikel, saya enggak punya saham di Morowali yang dituduhkan oleh, yang enggak jelas-jelas itu. Saya punya saham katanya di sana, enggak punya. Tunjukin bahwa kemarin. Saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyakut dignity, menyangkut harga diri," jelasnya.

"Saya enggak ada. Saya enggak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya, waktu saya jadi Menko Marves. Saya enggak mau," sambung Luhut.

Luhut menegaskan, dirinya bukan cuma menentang TPL, tapi juga mengusulkan ke Prabowo agar hak terkait penguasaan lahan oleh TPL dicabut. Luhut mengaku sejalan dengan pemikiran Prabowo. "Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang ngontrol hampir 200 ribu hektare tanah di sana. Itu enggak benar lah," kata dia.

"Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggalnya di luar, bawa duitnya ke luar. Apa yang kita dapat? Ya, kerusakan ini yang kita dapat. Saya sangat setuju dengan pikiran Presiden," imbuhnya.

Walau begitu, Luhut meminta para pejabat pemerintah agar tak sembarang bicara. Utamanya soal tuduhan bahwa ia terkait dengan TPL.

"Tapi saya juga imbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi, jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada enggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu. Asal nuduh itu. Menurut saya kampungan itu," tandasnya.