Luhut Bantah Isu Kepemilikan dan Keterlibatan di PT Toba Pulp Lestari

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), menyusul beredarnya informasi yang menyebutkan adanya kepemilikan atau keterlibatan dirinya dalam perusahaan tersebut.

“Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik, kami sampaikan informasi tersebut adalah tidak benar,” ujar Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Jodi menekankan bahwa Luhut sama sekali tidak memiliki, tidak terafiliasi, maupun terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan TPL.

“Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” katanya.

Baca Juga: Luhut Beberkan Awal Berdiri Bandara IMIP

Ia menjelaskan bahwa Luhut selalu mematuhi aturan yang berkaitan dengan transparansi pejabat publik, etika pemerintahan, serta tata kelola konflik kepentingan. Luhut, lanjutnya, juga terbuka terhadap setiap proses verifikasi dan mengimbau publik agar mengacu pada sumber informasi yang kredibel.

Juru bicara tersebut turut meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi. Ia menilai etika di ruang digital penting untuk mencegah disinformasi maupun kesalahpahaman.

“Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilakan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” ujar Jodi.

Sebelumnya, Luhut juga memberikan penjelasan terkait sejarah pembangunan bandar udara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

Baca Juga: Ketua DEN Luhut Laporkan Situasi Ekonomi Terkini ke Prabowo di Istana

“Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah,” ujarnya.

Ia mengakui proses menarik investor asing tidak mudah. Berdasarkan kajian kesiapan negara dalam aspek investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu memenuhi syarat untuk mendukung kebutuhan Indonesia.

“Tentu dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Tetapi setiap keputusan kami buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung-rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama saya adalah kepentingan nasional,” kata Luhut.

Luhut menambahkan bahwa dalam setiap investasi strategis, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan guna memastikan manfaat optimal bagi Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh mitra internasional, termasuk China, seperti kewajiban penggunaan teknologi terbaik, penyerapan tenaga kerja dalam negeri, pembangunan rantai industri terintegrasi, hingga transfer teknologi serta pengembangan kapasitas (capacity building). 

(Sumber: Antara)