China Dukung Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB Periode 2026

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China menyatakan dukungan terhadap Indonesia untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada masa jabatan 2026.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis, 25 Desember 2025.

Indonesia sebelumnya telah disepakati oleh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dicalonkan sebagai Ketua Dewan HAM PBB periode 2026. Pencalonan tersebut bertepatan dengan peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB.

Penetapan resmi nominasi dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Apabila disahkan, posisi Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Baca Juga: Indonesia Resmi Jadi Kandidat Presiden Dewan HAM PBB 2026

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” tambah Lin Jian.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Rabu, 24 Desember 2025, menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin jalannya persidangan serta proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan seimbang.

Indonesia juga memandang momentum keketuaan tersebut sebagai peluang untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.

Penentuan Ketua Dewan HAM PBB dilakukan melalui mekanisme rotasi kawasan. Untuk tahun 2026, giliran kepemimpinan berada pada Kelompok Asia-Pasifik. Indonesia sendiri saat ini berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

Baca Juga: Menko Yusril: Target Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB Jadi Aspirasi Bersama

Keanggotaan Dewan HAM PBB ditetapkan melalui pemilihan oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dengan sistem pemungutan suara langsung dan rahasia. Dalam proses tersebut, Majelis Umum mempertimbangkan kontribusi negara kandidat dalam upaya advokasi dan perlindungan HAM, termasuk janji serta komitmen sukarela yang disampaikan.

Struktur keanggotaan Dewan HAM PBB mengacu pada prinsip pemerataan geografis, dengan pembagian kursi meliputi Afrika sebanyak 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan negara lain tujuh kursi, serta Eropa Timur enam kursi.

Saat ini, Indonesia menempati kursi dari kawasan Asia-Pasifik bersama China, Jepang, Kuwait, Kepulauan Marshall, Qatar, Korea Selatan, Thailand, Bangladesh, Kirgizstan, Maladewa, dan Vietnam.

Adapun Biro Dewan HAM PBB terdiri atas lima pejabat, yakni satu presiden dan empat wakil presiden yang masing-masing mewakili lima kelompok regional, dengan masa jabatan selama satu tahun mengikuti siklus tahunan Dewan.

(Sumber: Antara)