Komisi VII DPR RI Dorong Pemerintah Kembalikan Kejayaan Udang Lampung

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim yang akrab disapa Nunik mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan Lampung sebagai salah satu sentra udang terbesar di Indonesia.

Menurut Chusnunia, upaya tersebut penting dilakukan mengingat kinerja ekspor udang asal Lampung sempat mengalami penurunan sepanjang tahun 2025. Kondisi itu dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor, mulai dari dinamika geopolitik perdagangan global, isu keamanan pangan, hingga meningkatnya biaya produksi.

Selain itu, tingginya ketergantungan pada pasar Amerika Serikat turut berdampak pada keberlangsungan perekonomian sektor udang di Lampung.

"Negara kompetitor seperti Ekuador dan India menawarkan harga yang lebih kompetitif. Ekuador, misalnya, memiliki biaya logistik yang lebih murah dan skala industri yang sangat efisien, sehingga udang asal Lampung sulit bersaing secara harga di pasar global," kata dia dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta.

Baca Juga: Akhirnya! Indonesia Kembali Ekspor Udang Rp20,4 Miliar ke AS Usai Kasus Cesium Cikande

Chusnunia menambahkan, untuk membangkitkan kembali performa ekspor udang Lampung, pemerintah perlu melakukan pembinaan secara menyeluruh.

Pembinaan tersebut mencakup pembenahan mulai dari tingkat tambak hingga penguatan diplomasi perdagangan internasional.

"Lampung memiliki sejarah panjang sebagai pusat udang nasional meski demikian masih banyak tambak di Lampung menggunakan metode tradisional yang rentan penyakit,hal tersebut tentu harus diperbaiki dengan mendorong para petambak beralih ke teknologi yang lebih baik," jelasnya.

Baca Juga: Di Depan DPR, Kemenperin Bongkar Awal Udang Ekspor RI Terkontaminasi Radioaktif

Ia juga menyarankan agar para petambak kecil dapat disatukan dalam satu manajemen profesional. Langkah ini dinilai dapat mempermudah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perikanan dengan bunga rendah.

Selain itu, Nunik mendorong pengalihan sebagian fokus ekspor ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi namun regulasi relatif lebih longgar, seperti China, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa.

"Kita harus terus memaksimalkan perjanjian dagang, misalnya skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara-negara mitra agar mengurangi ketergantungan terhadap AS," katanya.

(Sumber: Antara)