Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS Indonesia Masa Bakti 2025-2031 di Tangerang, Banten, Jumat, 12 Desember 2025. ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan harapannya agar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) ikut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS Indonesia Masa Bakti 2025–2031 yang digelar di Tangerang, Banten, pada Jumat, 12 Desember 2025.
"Saya berharap, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tapi bisa menjalankan amanah besar yang diemban untuk menumbuh-kembangkan sumber daya manusia dan menggali potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat," kata Mendes Yandri dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah paradigma pembangunan. Desa tidak lagi dipandang sebatas objek, tetapi telah menjadi subjek yang memiliki fondasi kuat dalam menggerakkan pembangunan nasional. Menurut Yandri, desa kini memiliki peran kendali dalam arah pembangunan Indonesia.
Baca Juga: Mendes Yandri Dorong Perbankan Dukung Akses Permodalan untuk BUMDes
Sebagai entitas masyarakat hukum, desa juga diberi ruang untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik melalui dana desa maupun dana hibah, untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan lokal.
"Desa kini ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan, bukan lagi sekedar objek, melainkan subjek dan pusat pertumbuhan," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Dengan posisi strategis tersebut, Yandri menilai perlu adanya program yang mampu menajamkan arah kebijakan pembangunan desa, termasuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa langkah itu juga sejalan dengan agenda prioritas nasional.
"Paradigma ini menjadi inti dari kebijakan nasional, yang diwujudkan dalam Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan," katanya.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Juga: Menkop: Kopdes Mampu Bersaing Sehat Dengan Warung dan Pelaku UMKM
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
