Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sejumlah bidang tanah di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Kami lebih mendalami kepada lokasi-lokasi yang di sepanjang rute rel kereta itu, gitu, karena banyak itu ya," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/12) malam.
Setyo menjelaskan bahwa penelusuran dilakukan dengan memetakan lokasi yang berada dekat jalur kereta cepat, terutama area-area yang memiliki cakupan lahan cukup luas.
Selain itu, KPK juga mendalami status lahan yang berada di sekitar Stasiun Halim, khususnya terkait dengan kemungkinan keterkaitannya dengan TNI Angkatan Udara.
"Tanah ini posisinya tentu ada di beberapa tempat, bukan hanya di satu tempat saja. Nah ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang lokasinya di Halim adalah milik TNI AU atau bukan, gitu. Ini belum pasti," ujarnya.
Petugas membentangkan bendera Merah Putih disamping Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/bar)
Baca Juga: Purbaya Pastikan Ikut ke China Nego Utang Kereta Cepat Whoosh
Isu dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat sebelumnya disoroti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025, ia mengungkap dugaan adanya penggelembungan anggaran (mark up) di proyek Whoosh.
Mahfud menyebut, "Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat."
Ia kembali mempertanyakan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."
Pada 16 Oktober 2025, KPK kemudian meminta Mahfud untuk membuat laporan resmi terkait dugaan tersebut. Respons saling berbalas antara Mahfud dan KPK pun berlangsung hingga akhirnya pada 26 Oktober 2025 Mahfud menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan.
Sementara itu, pada 27 Oktober 2025, KPK menyampaikan bahwa dugaan korupsi proyek Whoosh telah dinaikkan ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
