Indonesia di G20: Dorong Reformasi Pembiayaan Global, Tunjukkan QRIS sebagai Solusi Digital Murah untuk Dunia

Ntvnews.id, Johannesburg — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya reformasi sistem pembiayaan internasional agar lebih inklusif dan berpihak pada negara berkembang saat menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat, 22 November 2025. I

ndonesia menekankan bahwa tanpa perubahan mendasar pada arsitektur keuangan global, negara-negara berkembang akan terus menghadapi tekanan fiskal yang menghambat ruang pembangunan jangka panjang.

Dalam sesi pleno, Wakil Presiden mendorong pembiayaan yang lebih adil melalui penghapusan utang, blended finance, serta dukungan untuk transisi hijau. Indonesia menegaskan bahwa akses pembiayaan yang setara dan dapat diprediksi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Ramaphosa Tegaskan Afrika Selatan Tak Akan Diintimidasi Meski AS Boikot KTT G20

“Wakil Presiden menegaskan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan untuk transisi hijau,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama KTT G20 2025.

Airlangga Hartarto (Istimewa)

Selain isu pembiayaan internasional, Indonesia menekankan pentingnya inovasi digital yang murah, inklusif, dan berdampak luas. QRIS dipaparkan sebagai contoh nyata solusi digital sederhana yang sukses diadopsi berbagai negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Indonesia menilai model seperti ini dapat menjadi rujukan global untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran lintas negara.

“Beliau juga menyoroti keberhasilan solusi digital sederhana seperti QR yang telah diadopsi berbagai negara Asia, serta mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” tambah Airlangga.

Indonesia menegaskan bahwa reformasi keuangan global harus berjalan paralel dengan tata kelola teknologi yang lebih inklusif. Karena itu, Indonesia mendorong G20 memulai dialog mengenai economy of intelligence dan kerangka tata kelola kecerdasan buatan, mengingat AI semakin memengaruhi arsitektur ekonomi dan sistem keuangan global.