KTT G20, Gibran Bilang Tiap Negara Berhak Petakan Pembangunannya Sendiri

Ntvnews.id, Afrika Selatan - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menegaskan sikap Indonesia dalam KTT G20 Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidatonya, ia menyoroti pentingnya kebebasan setiap negara untuk memetakan jalur pembangunan berdasarkan kebutuhan masing-masing, Sabtu, 22 November 2025. 

Menurut Gibran, tidak ada satu formula yang bisa diterapkan untuk seluruh negara. Setiap bangsa memiliki kondisi berbeda, sehingga strategi pembangunan pun harus disesuaikan.

"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," katanya.

Gibran menekankan bahwa kolaborasi antarnegara harus bersifat memberdayakan, bukan mendikte. Menurutnya, kerja sama internasional seharusnya membuka peluang, mengurangi ketimpangan, dan mendorong kemandirian.

"Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan," imbuhnya.

Baca Juga: Gibran di KTT G20 Sebut MBG Investasi Strategis

Gibran (Wapresri)

Baca Juga: Gibran Singgung Gaza di KTT G20: Dunia Tak Boleh Normalisasi Penderitaan Manusia

Pada sesi pertama KTT G20, para pemimpin global membahas isu-isu strategis seperti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan global, serta permasalahan utang negara berkembang.

Gibran menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia harus bergerak ke arah yang lebih adil, inklusif, dan merata, terutama bagi negara-negara yang menghadapi tantangan pembangunan.

Indonesia menyambut fokus G20 terhadap pembiayaan berkelanjutan. Namun, Gibran menilai ambisinya perlu lebih kuat untuk menutup kesenjangan global, terutama terkait adaptasi iklim, mitigasi, serta transisi energi yang adil.

Ia menegaskan bahwa dunia membutuhkan mekanisme pendanaan yang lebih terjangkau, prediktif, dan setara. Bentuknya dapat berupa keringanan utang, pembiayaan inovatif, blended finance, hingga skema transisi hijau.

Gibran memaparkan bahwa Indonesia telah mengalokasikan lebih dari setengah anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, serta pembangunan infrastruktur berketahanan iklim.

(Sumber: Antara)