Seskab Teddy: Integrasi Data Nasional Jadi Kunci Efektivitas Kebijakan di Era Presiden Prabowo

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 14 Nov 2025, 13:11
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya masyarakat. Menurutnya, tanpa data yang solid, kebijakan apa pun tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

"Percuma ada kebijakan kalau tidak ada data. Dan data itu dikumpulkan dari mana? Sekarang, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh data dikumpulkan menjadi satu di BPS,” ujar Teddy saat memberikan sambutan dalam Rakornas bertema “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Teddy menjelaskan bahwa upaya pemerintah mengintegrasikan data dari seluruh kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan langkah historis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sistem yang terpadu ini, lanjutnya, akan menjadi rujukan utama bagi perumusan kebijakan nasional.

Baca Juga: Seskab Teddy: Pemerintah Butuh Data Akurat untuk Fondasi Efektivitas Kebijakan

"Data inilah yang digunakan oleh pemerintah dan setiap kementerian untuk melaksanakan kebijakan Presiden. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh kepala BPS daerah dan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia,” kata Teddy.

Ia menambahkan bahwa kehadiran sekitar 1.400 kepala BPS daerah dan kepala dinas sosial dalam Rakornas menunjukkan besarnya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki kualitas data sosial ekonomi masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya  <b>(Antara)</b> Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya (Antara)

Data yang dipresentasikan BPS menunjukkan bahwa hingga 31 Juli 2025, dari total 286,7 juta penduduk Indonesia, sebanyak 94,2 juta keluarga telah terverifikasi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari jumlah tersebut, sekitar 23,85 juta jiwa masuk dalam kategori desil 1–2, yaitu kelompok keluarga miskin.

Mengenai pentingnya peran daerah, Teddy menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya dapat menjalankan kebijakan dengan baik apabila data yang dikirimkan dari daerah sudah benar-benar valid.

Baca Juga: Seskab Teddy: Peresmian Pabrik Lotte Chemical Jadi Tonggak Hilirisasi Industri Nasional

"Pemerintah pusat hanya bisa berjalan dengan baik kalau data dari daerah akurat. Karena itu, para pejabat di daerah adalah ujung tombak keakuratan data,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang menitipkan salam hormat kepada seluruh peserta Rakornas, sekaligus memberikan penghargaan atas dedikasi mereka dalam memastikan kebijakan sosial berbasis data berjalan sesuai kondisi nyata di lapangan.

"Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan budi baik Bapak Ibu semua, karena data yang akurat adalah fondasi keadilan sosial,” pungkas Teddy.

x|close