Seskab Teddy: Pemerintah Butuh Data Akurat untuk Fondasi Efektivitas Kebijakan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 13 Nov 2025, 19:45
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai kunci utama efektivitas kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan apa pun tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan basis data yang kuat.

"Percuma ada kebijakan kalau tidak ada data. Dan data itu dikumpulkan dari mana? Sekarang, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh data dikumpulkan menjadi satu di BPS,” kata Teddy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh data dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam sistem Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan terobosan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sistem terpusat ini akan menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Seskab Teddy Dengar Langsung Aspirasi Daerah di Balik Data Sosial

"Data inilah yang digunakan oleh pemerintah dan setiap kementerian untuk melaksanakan kebijakan Presiden. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh kepala BPS daerah dan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menurut Teddy, kehadiran sekitar 1.400 kepala BPS dan kepala dinas sosial di forum Rakornas tersebut menjadi bukti nyata semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki kualitas data sosial ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa sinergi ini sangat penting demi mewujudkan pembangunan yang berbasis data dan berkeadilan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya  <b>(Antara)</b> Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya (Antara)

Mengacu pada data yang dipaparkan oleh BPS, per 31 Juli 2025, dari total 286,7 juta penduduk Indonesia, terdapat 94,2 juta keluarga yang telah terverifikasi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari jumlah tersebut, sekitar 23,85 juta jiwa tercatat masuk dalam kelompok desil 1–2, yakni kategori keluarga miskin.

"Pemerintah pusat hanya bisa berjalan dengan baik kalau data dari daerah akurat. Karena itu, para pejabat di daerah adalah ujung tombak keakuratan data,” tutur Teddy.

Baca Juga: Seskab Teddy: Peresmian Pabrik Lotte Chemical Jadi Tonggak Hilirisasi Industri Nasional

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menitipkan salam hormat serta apresiasi kepada seluruh peserta Rakornas yang telah bekerja keras memastikan kebijakan sosial dijalankan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan budi baik Bapak Ibu semua, karena data yang akurat adalah fondasi keadilan sosial,” kata Teddy menegaskan.

Dengan demikian, Teddy menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo akan berlandaskan pada satu prinsip utama: data yang valid adalah dasar dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

x|close