Isu Jual Beli Jabatan, Bupati Subang Bantah Terima Setoran Ratusan Juta dari Kepala Dinas

Ntvnews.id, Subang - Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi membantah tudingan, bahwa dirinya menerima setoran uang hingga ratusan juta rupiah dari para kepala dinas dalam proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat.

“Saya pastikan, isu tersebut tidak benar. Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang baik-baik saja dan tetap bekerja dengan penuh semangat untuk melayani masyarakat,” kata Bupati Reynaldy di Subang, Jawa Barat, Rabu, 12 November 2025. 

Isu mengenai adanya setoran uang hingga Rp100 juta dari sejumlah pejabat Subang mencuat setelah pengunduran diri dr. Maxi, mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang. Maxi mundur dari jabatannya usai dialihkan menjadi Staf Ahli Bupati Subang dalam proses rotasi dan mutasi pejabat.

Dalam sebuah pengakuan yang beredar, Maxi disebut menyampaikan bahwa dirinya menyerahkan uang tunai sebesar Rp100 juta melalui salah seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Subang.

“Sebetulnya saya tidak pernah menanggapi isu-isu miring. Namun karena belakangan ini semakin banyak pemberitaan (narasi) yang dipelintir, bahkan ada yang menyebut Pemkab Subang tidak baik-baik saja, maka saya sampaikan kalau tudingan itu sebagai fitnah dan tidak berdasar,” ujar Reynaldy.

ilustrasi uang rupiah (dokumentasi beno junianto)

Baca Juga: Momen Kocak Bupati Pelalawan “Ketiban Mangga” saat Rapat di Luar Kantor

Ia menegaskan, selama kepemimpinannya, seluruh proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Subang dilakukan secara profesional dan transparan, bukan berdasarkan setoran uang atau kepentingan pribadi.

“Kalau ada isu yang mengatakan saya menerima uang Rp50 juta sampai Rp100 juta, itu tidak benar. Bisa ditanyakan langsung kepada seluruh kepala OPD, pernah nggak saya minta uang?” kata dia.

Reynaldy menjelaskan bahwa proses rotasi dan mutasi tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena harus melalui sejumlah tahapan dan biasanya memerlukan waktu hingga dua bulan.

Ia juga menyinggung soal salah satu pejabat eselon II yang memilih mengundurkan diri setelah rotasi dilakukan. Menurutnya, keputusan tersebut tidak menjadi masalah selama dilakukan dengan alasan yang jujur, bukan untuk menyebarkan fitnah. (Sumber : Antara)