Buntut Teror Kelapa Gading, Mendikdasmen Bahas Pembatasan Game Online Lintas Kementerian

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan kesiapannya untuk membahas secara lintas kementerian terkait arahan Istana yang meminta adanya pembatasan terhadap game online atau gim daring, menyusul insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sedikitnya terdapat empat kementerian yang perlu dilibatkan dalam pembahasan tersebut, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kementerian Agama (Kemenag).

“Nanti kami memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian ya. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian KomDigi, kemudian Kementerian PPPA, dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini,” ujar Abdul Mu'ti seusai membuka International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy (ICCCRL) atau Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta, Selasa, 11 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan empat kementerian tersebut penting karena kewenangan untuk mengatur media dan membatasi isi konten gim daring bukan berada di bawah Kemendikdasmen. Dalam hal ini, pihaknya hanya dapat memberikan usulan mengenai pentingnya pembatasan akses terhadap konten gim yang bersifat negatif di kalangan anak-anak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti (ketiga dari kanan) melakukan tanya jawab dengan media usai membuka International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy (ICCCRL) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Selasa (Antara)

Sebelumnya, Kemendikdasmen juga telah menyampaikan gagasan perlunya pembatasan terhadap gim daring. Meskipun media tersebut memiliki manfaat dalam proses pembelajaran, Abdul Mu'ti menilai perlindungan terhadap peserta didik harus tetap menjadi prioritas.

Menurutnya, akses anak-anak terhadap gim daring yang mengandung unsur kekerasan maupun ujaran kebencian perlu dibatasi melalui regulasi, sebab sulit melakukan pengawasan langsung terhadap mereka ketika bermain di ruang pribadi, seperti kamar tidur.

“Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa gim daring itu ada manfaatnya, ya itu adalah diskusi akademik yang sangat panjang. Gim sebagai media pendidikan, ya. Tetapi, gim yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri. Dan problemnya sekarang adalah, ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain gim? Apalagi ketika main gimnya dengan HP di kamar misalnya. Itu kan tidak ada yang bisa mengontrol,” tutur Mendikdasmen.

Salah satu korban diduga tewas di lokasi ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 7 November 2025. (Istimewa)

Abdul Mu'ti menambahkan, berbagai konten negatif dalam gim daring bisa memengaruhi perilaku anak untuk melakukan tindakan kekerasan ketika menghadapi persoalan tertentu, sebagaimana ditampilkan dalam permainan tersebut.

Ia pun menyambut positif arahan dari Istana agar pemerintah mengambil langkah konkret terkait hal ini.

"Inilah yang nanti perlu kami lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Sumber: Antara)