Menteri HAM Bentuk Tim Khusus Atasi Konflik Warga Sumut Lawan PT Toba Pulp Lestari

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membentuk tim khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak konflik dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Provinsi Sumatera Utara agar mendapatkan keadilan.

“Kami mencari data, fakta, informasi untuk membantu agar masyarakat yang mendapat ketidakadilan mendapatkan keadilan,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. 

Pigai menegaskan ukuran keadilan seharusnya dilihat dari sudut pandang korban dan keluarganya, bukan dari pihak yang berkuasa.

“Tidak ada ukuran keadilan yang bisa dilihat menurut kehendak orang-orang yang berkuasa. Ukuran keadilan selalu dilihat menurut kehendak orang-orang yang berada posisi lemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tim bentukan Kementerian HAM tersebut diketuai oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan. Tim ini melibatkan unsur lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga lain, masyarakat sipil, hingga tokoh agama.

“Semuanya menjadi bagian dari satu kesatuan untuk mencari data, fakta, dan informasi terkait dengan peristiwa yang sedang dialami oleh masyarakat yang ada hubungannya dengan TPL,” jelas Pigai.

Baca Juga: Dugaan Pelanggaran HAM Soeharto, Fadli Zon: Tidak Pernah Terbukti

Seorang mahasiswi IPB University, Feny Siregar (21), menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sekuriti PT Toba Pulp Lestari (TPL) saat melakukan penelitian skripsi di Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. (metro bogor)

Ia menambahkan, hasil temuan dari tim tersebut nantinya akan ditelaah secara menyeluruh untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang akan disampaikan kepada instansi terkait.

“Kalau yang menjadi urusan kehutanan, kami akan merekomendasikan, menyampaikan, kepada Kementerian Kehutanan, ini yang harus perbaiki. Yang menjadi urusan pertanahan dan agraria, kami akan merekomendasikan dan menyampaikan bahwa ini yang harus perbaiki,” tuturnya.

Pigai juga mengungkapkan bahwa konflik antara masyarakat dan PT TPL sebelumnya telah menjadi pembahasan dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Kementerian HAM telah menugaskan kantor wilayah di Sumatera Utara untuk melakukan pemantauan di lapangan.

“Hasil pantauan sudah sampai di meja saya sebagai Menteri HAM,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pigai menerima kunjungan pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang melaporkan kondisi masyarakat di sekitar wilayah konsesi PT TPL. Ia mengatakan, hingga kini warga di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai persoalan.

“Sampai pada hari ini, situasi masyarakat di wilayah konsesi sedang mengalami problem terkait dengan berbagai hal, yaitu problem atas lingkungan, atas tanah, dan atas kehidupan masyarakat wilayah hunian di tujuh kabupaten di kawasan konsesi TPL,” ucapnya.  (Sumber : Antara)