Ada Warga DKI Jadi Pekerja Ilegal di Kamboja, Pramono Anung: Pemerintah Tanggung Jawab

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Okt 2025, 18:01
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Tim Redaksi
Editor
Bagikan
Pramono Anung Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)

Ntvnews.id, JakartaMenteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan adanya sejumlah warga DKI Jakarta yang diketahui bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Terkait dengan masalah Kamboja, ada juga warga DKI, ada juga, ya," ucap Menteri Mukhtarudin usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta,  Rabu, 29 Oktober 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung memberikan penjelasan dan memastikan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa untuk Jakarta, memang karena kami ingin mempersiapkan diri penempatannya di tempat-tempat yang memang untuk middle-up, terutama untuk misalnya sebagai welder, hospitality, dan sebagainya," ucap Pramono Anung. 

Baca Juga: 97 Warga Indonesia Kabur dari Sindikat Penipuan Online di Kamboja, KBRI Turun Tangan

Mukhtarudin dan Pramono Anung <b>(NTVNews.id/ Adiansyah)</b> Mukhtarudin dan Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)

Pramono menegaskan, meskipun keberangkatan

sebagian pekerja bersifat pribadi, pemerintah tetap bertanggung jawab dalam memfasilitasi kepulangan dan perlindungan mereka.

"Sehingga kalau sudah ada yang berangkat, tentunya karena itu bersifat perorangan, tapi apa pun, pemerintah dalam hal ini seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, bertanggung jawab untuk membantu, memfasilitasi kepulangan, dan sebagainya," ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan 110 WNI Terkait Kasus Online Scam di Kamboja dalam Kondisi Aman

Untuk ke depan, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat akan mempersiapkan penempatan tenaga kerja ke negara-negara dengan peluang ekonomi yang menjanjikan, seperti Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa Barat dan Timur, Tiongkok, serta kawasan Timur Tengah. "Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Menteri untuk itu," ucap dia. 

x|close