Kepala BGN Dadan Hindayana ditemui usai finalisasi regulasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong per porsi, karena seluruhnya bersifat at cost atau menyesuaikan dengan harga modal tanpa mencari keuntungan.
"At cost itu kalau kurang ditambah, kalau lebih disimpan dalam rekening. Berapapun yang dibelanjakan (untuk bahan baku), itu yang kita bayar," ujar Dadan di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
Dadan menjelaskan bahwa harga bahan baku di Indonesia berbeda-beda, terutama di wilayah terpencil seperti Papua. BGN menyesuaikan pembelian bahan baku sesuai harga di masing-masing wilayah yang nantinya diberikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
"Jadi, kalau harga naik atau misalnya di Papua, satu bahan baku harus dibayar Rp100 ribu, BGN bayar sesuai itu, dan itu rata-rata sekarang di Papua kan antara Rp26-27 ribu, bahkan ada di Papua Pegunungan itu satu porsi bahan bakunya Rp100 ribu, jadi bagaimana bisa dipotong?" jelas Dadan.
Ia menambahkan, terdapat komponen biaya operasional sebesar tiga ribu rupiah yang juga bersifat at cost.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran MBG Jika Tak Terserap Hingga Akhir Oktober
"Nah insentif lah yang kemudian itu haknya mitra, yang bisa digunakan dan diambil setiap hari. Setelah melakukan (distribusi MBG) baru kelihatan," ungkap Dadan.
Hingga saat ini, MBG telah menyasar 39,2 juta penerima manfaat per hari, dengan serapan anggaran mencapai Rp35 triliun.
"Sudah ada 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 39,2 juta penerima manfaat. Sekarang serapan anggaran sudah Rp35 triliun," ucapnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Respons Luhut, Kekeuh Tarik Anggaran MBG Jika Serapannya Minim
Dadan juga menekankan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG yang mengatur hubungan antarlembaga untuk mendukung program peningkatan kualitas gizi anak bangsa.
"Perpres ini mengatur tentang pentingnya mengatur hubungan antarlembaga, kalau terkait hal-hal teknis seperti pengelolaan SPPG, kebersihan, hingga keamanan pangan di dapur itu sudah ada di petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP)," jelasnya.
Pemerintah optimis dapat mencapai target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini, menurut Dadan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
