KDM Jelaskan Alasan Sidak Pabrik Aqua Hingga Bikin Geger Se-Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Gara-gara aksi Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, terungkap bahwa air yang dijual produsen air minum kemasan, Aqua, bukan berasal dari mata air pegunungan, sebagaimana selama ini dinyatakan ke publik. Fakta ini terungkap setelah Dedi Mulyadi mengunjungi pabrik Aqua dan bertanya kepada salah seorang pegawai tentang asal-usul air yang dijual.

Seperti biasa, kunjungan Dedi ke pabrik Aqua itu rekaman videonya diunggah ke akun media sosial pria yang memiliki julukan 'Bapak Aing' tersebut.

Hingga akhirnya, fakta sumber air Aqua yang berasal dari tanah yang dibor itu, jadi sorotan netizen atau warganet. Terkini, Dedi menjelaskan alasannya tiba-tiba mengunjungi pabrik Aqua.

"Mungkin banyak orang yang bertanya pada saya, apa sih yang ingin dilakukan oleh Kang Dedi datang ke perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan air mineral. Kemudian juga apa sih yang ingin dilakukan sehingga sangat tegas dengan urusan pertambangan, urusan mobil-mobil dengan muatan dan tonase yang melebihi kapasitas," ujar Dedi Mulyadi dalam unggahan video pada akun Instagram miliknya, @dedimulyadi71, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurut Dedi, kunjungannya ke pabrik Aqua hingga akhirnya viral tersebut, dalam rangka memastikan keberadaan produsen air kemasan itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga: KDM Bongkar Praktik Overload Truk Aqua, Seharusnya 5 Ton Kini Angkut 13 Ton

"Yang pertama adalah saya ingin bahwa negara ini, provinsi ini, kabupaten ini, kecamatan dan desa ini punya keseimbangan. Keseimbangannya adalah menakala ada perusahaan air mineral di situ, maka rakyat di situ harus memiliki kecukupan air. Rakyatnya harus bisa bekerja, jalannya harus bagus," papar Dedi.

Ia mengatakan, kehadiran pabrik Aqua di wilayah tersebut, harus membuat para petani di sekitar lokasi produksi, tidak boleh kekurangan air dalam setiap waktu. Agar, tumbuhnya industri membangun rasa kesejahteraan bagi lingkungan, bukan malah sebaliknya industri bertentangan dengan kepentingan warga di sekitarnya.

"Kalau ada pabrik, maka pabriknya harus memberikan rasa nyaman bagi lingkungannya. Warganya harus bekerja, lahir anak-anak dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka bisa menjadi kelas menengah, jadi manajer di perusahaan-perusahaan, jadi dirut dari perusahaan-perusahaan, jadi direktur," papar Dedi.

"Ini yang saya inginkan. Dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikannya dari mana? Didapat dari pajak perusahaan, sehingga anak-anak yang punya kualitas bisa sekolah gratis sampai perguruan tinggi," imbuhnya.

Selain itu, kehadiran industri seperti Aqua, juga harus membuat infrastruktur sekitar lokasi harus baik. Masyarakat sekitar harus punya kecukupan gizi, protein, nutrisi, rumah-rumah di sekitarnya harus baik.

Baca Juga: Miris! Supir Truk Aqua di Subang Dibayar Hanya Rp125 Ribu Meski Bawa Muatan Berlebih

"Kenapa? Karena negara telah memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu, dan seharusnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pajak dari perusahaan-perusahaan itu paling besar kembali dulu ke lingkungannya, sejahterakan dulu lingkungannya, jangan sampai dia tiap waktu kebisingan, dia tiap waktu mendapat aliran limbah, udaranya buruk, tapi masyarakatnya miskin, berobatnya pun aksesnya rendah. Ini yang saya inginkan," beber Dedi.

Dedi meminta infrastruktur jalan harus dibangun. Walau begitu, ia mengingatkan jikalau mobil dari industri seperti Aqua melalui jalan tersebut dengan melewati batas tonase yang ditentukan, maka jalannya cepat rusak.

"Kalau jalannya cepat rusak, maka akibatnya adalah pembangunan balik lagi ke jalan, balik lagi ke jalan, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan. Tidak punya kesempatan untuk menyimpan demi masa depan," jelas Dedi.

Ia juga ingin kualitas pembangunan di sekitar kawasan industri terjaga. Irigasi harus baik dan berumur panjang. Jalan juga harus baik serta berumur panjang.

"Caranya apa? Para kontraktornya mengerjakan jalan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan, RAB-nya seperti apa, perencanaan kerjanya seperti apa, dulu waktu menawar di tendernya seperti apa. Kemudian pekerjanya harus dibayar dengan baik, tidak boleh ada pemotongan, pengurangan dari upah yang ditetapkan dalam ketentuan perencanaan kerja dalam sebuah proses pembangunan. Sehingga berkeadilan," papar Dedi.

Ia tak ingin ada penumpukan keuangan hanya pada satu kelompok, satu golongan.

"Kemudian golongan lain mengalami derita akibat inflasi, akibat harga yang meningkat, dan akibatnya adalah kemiskinan sulit kita selesaikan. Untuk itu, inilah yang menjadi harapan saya," tandas pria yang karib disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini.