Dedi Mulyadi Datangi Kemendagri dan BI untuk Klarifikasi Dana APBD Jabar Rp4,1 Triliun yang Disebut Mengendap

Ntvnews.id, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia untuk mengonfirmasi kebenaran data terkait dana Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang disebut mengendap sebagai deposito, setelah isu tersebut memicu polemik publik.

Dedi Mulyadi mengatakan, langkah tersebut diambil untuk memastikan keabsahan data yang dimiliki kementerian dan bank sentral, mengingat isu dana mengendap itu menimbulkan perdebatan.

"Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, secara internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penelusuran terhadap sumber data dengan memanggil seluruh pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

"Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," ujarnya.

Menurut Dedi, berdasarkan data per 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar yang mencapai Rp4,1 triliun sebagaimana disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Itu tidak ada," katanya menegaskan.

Dedi menambahkan, setelah mengunjungi Kemendagri untuk mencocokkan data, ia juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna menelusuri asal data yang menimbulkan polemik tersebut.

"Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," ujarnya.

Ia memastikan seluruh proses klarifikasi dan verifikasi data dilakukan secara transparan agar publik memperoleh informasi yang akurat.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada 15 daerah menyimpan dana di bank, termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam rapat tersebut, Purbaya menyatakan Pemprov Jawa Barat memiliki deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jabar, ia juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki deposito Rp14,68 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Purbaya menjelaskan, data tersebut bersumber dari Bank Indonesia yang mencatat dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Rinciannya, simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.

(Sumber: Antara)