Pramono Hadiri Rakornas Inspektorat, Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.

Acara ini mengangkat tema "Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

Pramono menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance serta dorongan menuju kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, Jakarta tengah bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global yang berdaya saing tinggi. Untuk mencapai hal itu, tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berkelanjutan menjadi kunci utama.

Baca Juga: Pramono Terima Ambulans Listrik Pertama, Resmi Beroperasi di Jakarta

“Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi Kepala Daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah,” katanya.

Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)

Ia juga mendorong pelaksanaan probity audit terhadap proyek-proyek strategis daerah dan pengembangan skema creative financing untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Sebagai tuan rumah Rakornas, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.

Hal tersebut seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Penuntasan Tuberkulosis (TBC, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Lumbung Pangan Nasional, dan Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi.

Baca Juga: Taktik Pramono Anung Hadapi DBH yang Kena Pangkas

"Sebagai kepala daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik yang dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas," imbuhnya.

Pramono menekankan bahwa peran APIP harus sejalan dengan standar audit internal global, yakni bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh kepentingan.

Pramono Anung (Humas Pemprov DKI)

Ia juga menilai pentingnya akses pelaporan langsung kepada kepala daerah, penyelarasan peran dengan para pemangku kepentingan, serta peningkatan kompetensi untuk memberikan insight dalam pengambilan keputusan. Ia berharap Rakornas ini menjadi wadah strategis bagi seluruh kepala daerah dan jajaran APIP di Indonesia untuk bertukar gagasan, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kapabilitas pemerintahan daerah.

Adapun Rakornas Binwas Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini turut dilakukan penyerahan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan Kinerja Terbaik oleh Menteri Dalam Negeri kepada lima Inspektur Provinsi (termasuk Provinsi DKI Jakarta), sepuluh Inspektur Kabupaten, dan sepuluh Inspektur Kota.

Lalu penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP yang dilanjutkan dengan Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES).

Di akhir rangkaian acara, Jumat, 10 Oktober 2025, bakal digelar Rapat Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) dengan agenda pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua FIDSI Tahun 2021-2025 dan Pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025-2029, di mana untuk periode 2025-2029 telah disepakati bahwa Ketua FIDSI terpilih adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.