Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, mengingatkan seluruh alumni dan penerima beasiswa LPDP untuk menjaga etika dan nilai-nilai kebangsaan.
Ntvnews.id, Jakarta - Plt Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menyampaikan ajakan tegas kepada para pendaftar dari keluarga mampu agar tidak mengambil skema beasiswa penuh.
Ia menilai langkah tersebut penting agar dana negara dapat menjangkau lebih banyak pelajar berprestasi dari keluarga pra sejahtera yang memiliki kebutuhan lebih mendesak.
Menurut Sudarto, akses pendaftaran program LPDP tetap terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa penerima dari keluarga berada sebaiknya mempertimbangkan tanggung jawab moral agar peluang bagi kelompok rentan menjadi lebih besar.
Baca Juga: Bocoran Realme GT 9 dan GT 9 Pro: Kamera 200MP Ganda Siap Guncang Pasar Flagship?
“Untuk yang (keluarga) kaya kami kasih kesempatan parsial. Ini high call untuk bapak ibu keluarga kaya mohon daftarnya yang parsial. Kami beri kesempatan,” ujar Sudarto dalam konferensi pers di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026) malam.
Meski masih berupa imbauan, ia berharap kesadaran kolektif muncul demi menciptakan pemerataan. Sudarto menegaskan kembali bahwa keputusan memilih skema parsial tetap bersifat sukarela.
“Tapi kalau nggak parsial ya nggak masalah, sekarang hanya imbauan moral. Mudah-mudahan Anda daftarnya parsial, sehingga akan lebih banyak beasiswa yang bisa kami tawarkan kepada anak-anak Indonesia yang lain,” tambahnya.
Baca Juga: Polemik Dwi Sasetningtyas, Dirut LPDP Minta Maaf: Kami Sangat Menyesalkan
Dalam paparan data yang ditunjukkan, total penerima beasiswa LPDP mencapai 58 ribu orang. Dari jumlah tersebut, 5.751 penerima berasal dari 127 kabupaten yang termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Selain itu, terdapat 7.896 penerima dari keluarga prasejahtera serta 821 penerima dari putra-putri Papua. LPDP menargetkan porsi jalur afirmasi mencapai 30%.
Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan afirmasi ini telah ditetapkan dalam internal LPDP selama tiga tahun terakhir. Hingga kini, akumulasi realisasi afirmasi berada pada angka 25%.
“Jadi makanya akumulasinya sekarang mencapai 25%. Di 3 tahun terakhir kami buat kebijakan di internal LPDP minimal 30% adalah untuk afirmasi. Jadi karena apa? no one left behind ini harus inklusif untuk seluruh anak Indonesia,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
